PADANG PARIAMAN, ONTIME.ID—Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman, Kamis (1/12).
Ditargetkan kemiskinan ekstrem di daerah itu bisa mencapai nol persen pada 2024 mendatang.
Hal itu sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sekretaris Daerah (Sekda) Padang Pariaman, Rudy Repenaldi Rilis menyampaikan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kabupaten Padang Pariaman dalam lima tahun terakhir cendrung fluktuatif dan berada di atas rata-rata TPT Sumatera Barat.
“Hal tersebut disebabkan karena efek Covid-19 yang berimbas pada dunia kerja, di mana masyarakat usia kerja banyak yang pulang kampung, karena tempat kerjanya tutup. TPT yang tercatat sebesar 8,13 tahun 2020 meningkat menjadi 8,41 pada tahun 2021,” kata Rudi.
Rudy menyebut, beberapa upaya yang dapat dilakukan dalam rangka penanggulangan kemiskinan di Padang Pariaman di antaranya melalui program pelatihan kerja dan produktivitas tenaga kerja, program penempatan tenaga kerja, serta program pemberdayaan UMKM.
“Maka sangat perlu percepatan upaya intervensi dari OPD terkait, walaupun sebenarnya sedikit terlambat memulai. Saya berharap ini menjadi komitmen dan perhatian bersama dalam melakukan intervensi melalui anggaran maupun kolaborasi antar OPD dan pihak terkait lainya,” ujar Rudy.
Sementara itu, Kepala Bapelitbangda Padang Pariaman, Azwarman menyampaikan, rakor yang digelar menghasilkan rekomendasi untuk pembentukan Tim Pengentasan Kemiskinan Kabupaten Padang Pariaman. Langkah berikutnya, tim inilah yang akan melakukan validasi data sesuai dengan data SP3KE.Terakhir, intervensi oleh seluruh OPD yang terlibat. “Sesuai instruksi Presiden, target 2024 kemiskinan ekstrem di Kabupaten Padang Pariaman nol persen,” ujarnya.
Ia mengatakan, Tim Pengentasan Kemiskinan telah dibentuk dengan struktur, Ketua Tim dijabat Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmang; Wakil, Sekda Rudy Rilis; Sekretaris dijabat Kepala Bapelitbangda, Azwarman dengan wakilnya, Kepala Disdukcapil, Indra Utama.
“Selanjutnya tim akan bekerja menyusun program dan kegiatan di RKPD, memutakhirkan data, bahkan sampai menfasilitasi penyediaan lahan perumahan bagi penerima manfaat,” ujarnya. (*/red)
