PADANG PANJANG, ONTIME.ID— Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terus mendorong reformasi birokrasi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Salah satunya melalui bimtek rencana aksi kementerian dengan Pemerintahan Kota Padang Panjang.
Analis Kebijakan Muda Kemenpan RB, Umu Nur Hanifah mengatakan, arah kebijakan reformasi birokrasi yaitu mendukung pembangunan nasional dan memperbaiki manajemen internal seluruh instansi pemerintah.
“Peran pelaksanaan reformasi birokrasi perlu integrasi dengan upaya pemerintah dalam menunjang kinerja pembangunan serta mewujudkan pemerintahan yang setara birokrasi kelas dunia,” ujarnya, Senin (26/2).
Pj Wali Kota, Sonny Budaya Putra, mengatakan, pelaksanaan reformasi birokrasi sebagai upaya untuk melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
“Pemerintah hadir untuk melayani masyarakat. Jadi kita yang harus lebih aktif untuk memberikan pelayanan. Perlu perubahan tata laksana reformasi birokrasi yang bergerak lincah dengan roadmap agar terarah yang dievaluasi dan dinilai setiap tahun,” jelasnya.
Diungkapkannya, pada 2023 terjadi peningkatan kinerja reformasi birokrasi Padang Panjang dari sebelumnya kategori CC dengan nilai 59 menjadi BB dengan nilai 66.
“Agar kinerja pemerintahan berjalan lebih baik, kita perlu meningkatkan tanggung jawab dan kerja sama, komunikasi dan koordinasi. Saat ini di Padang Panjang ada 1 banding 20, jumlah orang yang melayani dengan masyarakat yang akan dilayani,” ungkapnya.
Ditambahkannya, dengan adanya roadmap dan rencana aksi reformasi birokrasi akan menciptakan arah dan fokus yang jelas. Menghindari keputusan yang tidak terarah. Optimalisasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan dan dampak yang dibutuhkan, serta akuntabilitas yang lebih terukur dan menjamin keberlangsungan reformasi birokrasi.
Sementara itu, Kabag Organisasi Setdako, Yohana Lisa menyebutkan, saat ini fokus pelaksanaan reformasi birokrasi terdiri dari dua pengelompokan yaitu reformasi birokrasi general dan tematik.
“Melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pemahaman tentang reformasi birokrasi yang berdampak dan teknis penyusunan RB 2024 untuk pelaksanaan reformasi birokrasi di Padang Panjang lebih baik lagi,” tuturnya. (vand)
