SOLOK SELATAN, ONtime.ID — Pembangunan Kantor Bupati Solok Selatan menandai tonggak penting dalam perjalanan pembangunan daerah.
Kawasan yang sebelumnya merupakan permukiman masyarakat kini bertransformasi menjadi pusat pemerintahan yang modern dan representatif. Kantor bupati tersebut resmi dioperasikan pada Rabu (7/1/2025).
Pembangunan kantor bupati dimulai pada tahun 2021, bertepatan dengan awal masa kepemimpinan Bupati Khairunas dan Wakil Bupati Yulian Efi. Pada tahap awal, pemerintah daerah memfokuskan kegiatan pada perencanaan dengan dukungan anggaran sebesar Rp100 juta sebagai fondasi awal proyek strategis tersebut.
Memasuki tahun 2022, pembangunan fisik mulai direalisasikan dengan alokasi anggaran mencapai Rp14,75 miliar. Proses pembangunan berlanjut pada 2023 dengan tambahan dana sebesar Rp6,9 miliar yang digunakan untuk penyempurnaan struktur gedung serta perencanaan interior agar sesuai dengan kebutuhan pelayanan pemerintahan.
Pada tahun 2024, pemerintah daerah kembali menggelontorkan anggaran sebesar Rp9,77 miliar guna melanjutkan penyempurnaan bangunan sekaligus penataan kawasan di sekitar pusat pemerintahan. Penyelesaian akhir dilakukan pada 2025 melalui anggaran Rp13,55 miliar hingga kantor bupati dinyatakan siap difungsikan secara penuh.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menegaskan bahwa pembangunan kantor bupati bukan semata proyek fisik, melainkan bagian dari komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kualitas pelayanan publik. Menurutnya, kehadiran kantor bupati yang representatif menjadi simbol perubahan sekaligus peningkatan tata kelola pemerintahan.
“Pembangunan kantor bupati ini bukan hanya menghadirkan gedung pemerintahan, tetapi merupakan langkah penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan benar-benar melayani masyarakat,” ujar Khairunas.
Dengan beroperasinya kantor bupati baru, Pemerintah Kabupaten Solok Selatan diharapkan mampu meningkatkan efektivitas kerja birokrasi sekaligus menghadirkan pelayanan publik yang lebih optimal, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
