KUNINGAN, ONtime.ID — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi meluapkan kemarahannya saat menemukan kondisi lahan gundul di kawasan Gunung Ciremai. Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke kaki Gunung Ciremai, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Kuningan.
Dedi secara terbuka menyentil Kepala Balai Taman Nasional Gunung Ciremai (BTNGC), Toni Anwar, karena dinilai lalai menjaga kawasan konservasi.
Kunjungan tersebut berlangsung tanpa kehadiran Bupati maupun Wakil Bupati Kuningan. Dedi hanya didampingi Sekretaris Daerah Kabupaten Kuningan, U Kusmana. Ketidakhadiran kepala daerah setempat justru memperkuat kesan seriusnya sidak yang dilakukan Gubernur Jawa Barat itu.
Di lokasi, Dedi yang akrab disapa KDM menyoroti banyaknya area hutan yang gundul dan mempertanyakan tanggung jawab pengelola kawasan. Ia mengkritik pola penghijauan yang selama ini dinilai hanya bersifat seremonial tanpa dampak pemulihan ekosistem secara nyata.
“Kalau bicara kewenangan tidak akan pernah selesai. Pertanyaan saya sederhana, menanam pohon di daerah gundul itu kewenangan siapa? Kenapa dibiarkan?” kata Dedi dengan nada keras.
KDM menegaskan bahwa meskipun pengelolaan Taman Nasional Gunung Ciremai bukan berada di bawah kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dirinya merasa memiliki tanggung jawab moral dan ekologis terhadap keberlangsungan tanah dan sumber air di Jawa Barat.
“Saya menanam pohon dan menggaji rakyat di TNGC, kewenangan saya bukan? Bukan. Tapi saya punya tanggung jawab atas tanah dan air Jawa Barat. Karena itu anggaran saya kerahkan,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan melibatkan masyarakat lokal sebagai tenaga kontrak lingkungan untuk memulihkan kawasan hutan yang rusak. Dedi juga menyoroti lemahnya pengawasan di kawasan konservasi, terutama terkait maraknya pencurian kayu sonokeling yang kian menggerus tutupan hutan.
Menanggapi hal itu, Pemprov Jabar berencana menambah jumlah petugas pengawas dan memperketat patroli hutan. “Tugas kita menjaga Ciremai, bukan mengomersialkan Ciremai. Itu komitmennya,” ujar Dedi.
Sikap tegas Dedi terhadap pengelolaan Gunung Ciremai bukan hal baru. Beberapa hari sebelum sidak, ia bahkan sempat meminta agar seluruh aktivitas wisata di kawasan Gunung Ciremai ditutup sementara. Ia menilai praktik komersialisasi hutan telah melampaui batas dan berpotensi merusak ekosistem serta merugikan masyarakat lokal.
Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam diskusi bersama Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat pada Selasa (13/1/2026). Dalam forum tersebut, Dedi juga mengkritik sikap Bupati Kuningan, Dian Rachmat Yanuar, yang dinilainya tidak transparan terkait kondisi alih fungsi lahan.
“Waktu rapat resmi saya tanya, ada alih fungsi lahan atau tidak? Dijawab tidak ada. Tapi di luar forum diakui ada. Pemimpin itu harus berani terbuka,” tegasnya.
Dedi menutup pernyataannya dengan pesan keras kepada pemerintah pusat. Ia meminta Kementerian Kehutanan dan pengelola taman nasional untuk kembali ke khitah menjaga hutan sebagai kawasan konservasi, bukan membuka ruang usaha.
“Kementerian Kehutanan tugasnya menjaga hutan, bukan membuat ruang usaha. Hutan bukan tempat usaha,” kata Dedi seraya meminta Sekda Jabar menyusun nota dinas dan mengirimkan surat protes resmi agar praktik komersialisasi di Gunung Ciremai dihentikan.
Sikap keras Gubernur Jawa Barat ini menandai babak baru ketegangan antara kepentingan konservasi dan komersialisasi hutan, sekaligus menjadi peringatan serius bagi pengelola kawasan lindung di Jawa Barat. (*)
