PADANG, ONtime.ID – DPRD Provinsi Sumatera Barat terus mendorong penguatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan hidup melalui sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), Minggu (8/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman masyarakat agar pembangunan daerah tidak mengabaikan keseimbangan ekosistem serta keberlanjutan sumber daya alam.
Kabid Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Desrizal, mengatakan lingkungan hidup yang sehat harus didukung kualitas udara yang baik, ketersediaan air bersih, kelestarian laut, serta terjaganya kawasan hijau.
Menurutnya, sejumlah persoalan lingkungan masih membutuhkan perhatian serius, mulai dari alih fungsi lahan pertanian, persoalan sampah, hingga ancaman terhadap keanekaragaman hayati.
Ia menegaskan, perlindungan lingkungan bukan semata-mata menjadi tanggung jawab pemerintah, DPRD maupun dunia usaha, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk ninik mamak, ulama, akademisi dan Bundo Kanduang.
Desrizal juga mengingatkan pentingnya pengendalian alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman. Perencanaan tata ruang dan perlindungan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dinilai penting untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus ketersediaan sumber air.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan Perda RPPLH merupakan instrumen penting untuk memastikan arah pembangunan daerah tetap memperhatikan kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Ia meminta pemerintah daerah menjadikan aspek lingkungan sebagai pertimbangan utama dalam setiap perencanaan pembangunan, baik pembangunan permukiman, kawasan usaha maupun kegiatan perkebunan.
Menurut Muhidi, pembangunan tanpa perencanaan yang memperhatikan daya dukung lingkungan berpotensi menimbulkan kerusakan alam dan meningkatkan risiko bencana.
“Kalau pembangunan tidak berdasarkan perencanaan lingkungan, dampaknya akan sangat besar. Namun, jika dilakukan sesuai perencanaan, risiko kerusakan bisa kita kurangi. Karena itu, melalui sosialisasi ini kita mengajak masyarakat memahami dan menjalankan perda tersebut,” tegasnya.
Selain persoalan alih fungsi lahan, Muhidi turut menyoroti pengelolaan sampah yang dinilai memiliki potensi ekonomi apabila ditangani secara tepat. Sampah, katanya, tidak seharusnya hanya dipandang sebagai persoalan kebersihan, tetapi juga dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi melalui pelatihan dan pengembangan usaha masyarakat.
Ia menilai keberhasilan pengelolaan lingkungan sangat bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Kebijakan pemerintah tidak akan berjalan optimal apabila tidak diikuti perubahan perilaku warga dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan.
Muhidi juga mengingatkan masyarakat agar memperhatikan aspek keselamatan lingkungan ketika membangun rumah maupun menjalankan kegiatan usaha, khususnya di sekitar aliran sungai dan kawasan rawan bencana.
Pembukaan lahan dan eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, lanjutnya, dapat menimbulkan dampak serius. Ketika daya dukung tanah dan kawasan resapan air terganggu, potensi banjir dan tanah longsor semakin meningkat, terutama saat curah hujan tinggi.
“Perda ini dibuat agar kita bisa hidup lebih aman, salah satunya aman dari bencana. Persoalan lingkungan harus kita hadapi bersama. Pemerintah sekarang maupun ke depan diharapkan mampu membangun dengan perencanaan yang berbasis lingkungan,” tutup Muhidi.
Melalui sosialisasi tersebut, DPRD Sumatera Barat berharap Perda RPPLH tidak hanya menjadi regulasi di atas kertas, tetapi benar-benar menjadi pedoman bersama dalam menjaga lingkungan, mengendalikan kerusakan alam, serta mewujudkan pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat. (*)
