PADANG, ONtime.ID — Potensi perikanan budidaya di kawasan pesisir Teluk Buo, Kecamatan Bungus Teluk Kabung, Kota Padang, terus didorong menjadi sumber penguatan ekonomi masyarakat. Salah satunya melalui penyaluran bantuan benih dan pakan ikan kerapu kepada kelompok pembudidaya ikan.
Bantuan yang diserahkan Sabtu (12/9/2026) tersebut dihadiri langsung Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Drs. H. Muhidi, M.M. Penyaluran bantuan merupakan realisasi alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) Muhidi yang dilaksanakan melalui sinergi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Sumatera Barat.
Bagi masyarakat pembudidaya, benih dan pakan bukan sekadar bantuan material. Keduanya merupakan komponen utama yang menentukan keberlangsungan proses budidaya hingga masa panen.
Ikan kerapu sendiri memiliki nilai ekonomi dan peluang pengembangan di kawasan pesisir. Namun, potensi tersebut tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan apabila tidak dibarengi pengelolaan budidaya yang baik, ketersediaan pakan, pemeliharaan yang konsisten, serta manajemen kelompok yang bertanggung jawab.
Karena itu, bantuan pemerintah maupun dukungan melalui Pokir DPRD tersebut menjadi penting untuk memastikan masyarakat memiliki modal awal dalam mengembangkan usaha budidaya.
Muhidi mengingatkan kelompok penerima agar bantuan tidak dikelola secara sembarangan. Pengelolaan harus dilakukan secara terbuka, bersama-sama dan sesuai peruntukan.
“Kelola bantuan ini dengan baik, transparan dan penuh kekompakan. Mudah-mudahan budidaya ikan kerapu ini menghasilkan panen yang baik dan memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi masyarakat,” pesan Muhidi.
Bantuan Jangan Berhenti pada Serah Terima
Pesan tersebut menempatkan persoalan keberlanjutan sebagai hal yang tidak kalah penting dari penyaluran bantuan.
Sebab, keberhasilan sebuah program tidak cukup diukur dari tersalurkannya benih dan pakan kepada kelompok penerima. Ukuran yang lebih konkret adalah bagaimana bantuan tersebut dikelola, apakah produksi berkembang, dan apakah pada akhirnya memberikan tambahan pendapatan bagi masyarakat.
Kelompok pembudidaya juga dituntut menjaga kekompakan. Pembagian tugas, pemeliharaan ikan, penggunaan pakan hingga pengawasan terhadap perkembangan budidaya membutuhkan kerja bersama.
Tanpa tata kelola kelompok yang baik, bantuan berpotensi kehilangan dampak jangka panjang. Sebaliknya, jika dikelola secara disiplin dan transparan, dukungan tersebut dapat menjadi modal untuk membangun usaha yang lebih mandiri.
Pokir DPRD Dituntut Berujung Manfaat
Realisasi Pokir melalui DKP Sumbar tersebut juga memperlihatkan bagaimana aspirasi masyarakat pesisir diterjemahkan menjadi program bantuan.
Muhidi menegaskan DPRD Sumbar akan terus mengawal aspirasi masyarakat, termasuk nelayan dan pembudidaya ikan. Sektor kelautan dan perikanan dinilai memiliki posisi penting dalam mendorong aktivitas ekonomi masyarakat pesisir.
Namun, setiap program bantuan pada akhirnya akan diuji oleh hasil di lapangan.
Bukan sekadar berapa banyak bantuan yang diserahkan, melainkan sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan produktivitas, memperkuat usaha kelompok dan memberikan dampak terhadap pendapatan masyarakat.
Sinergi DPRD Sumbar, pemerintah daerah, DKP dan kelompok pembudidaya menjadi bagian penting untuk memastikan program tidak berhenti pada seremoni penyerahan.
Teluk Buo memiliki potensi bahari yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi lokal. Tantangannya adalah memastikan potensi tersebut dikelola secara produktif dan berkelanjutan sehingga masyarakat pesisir tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi mampu tumbuh sebagai pelaku usaha perikanan yang mandiri.
Benih bisa diserahkan hari ini, pakan bisa habis dalam proses budidaya. Tetapi ukuran keberhasilan program adalah apakah setelahnya masyarakat mampu menghasilkan panen, pendapatan, dan usaha yang terus berjalan. (*)
