LIMAPULUH KOTA, ONtime.ID — Kondisi Jalan Khatib Sulaiman atau yang lebih dikenal sebagai Jalan Situjuah kembali menjadi sorotan. Ketua Fraksi NasDem DPRD Kabupaten Limapuluh Kota, Benni Okva, secara terbuka meminta Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mengambil alih kewenangan jalan tersebut melalui pengalihan status dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi.
Permintaan itu disampaikan langsung kepada Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, saat menghadiri peresmian SMP Darul Hakim di Situjuah beberapa waktu lalu.
Menurut Benni, jalan yang menjadi akses utama masyarakat Situjuah tersebut memiliki peran vital sebagai urat nadi perekonomian, namun hingga kini belum pernah mendapatkan penanganan menyeluruh meski kondisinya terus mengalami kerusakan di sejumlah titik.
[irp posts=”36877″ ]
“Jalan Khatib Sulaiman atau Jalan Situjuah merupakan urat nadi perekonomian masyarakat. Namun kondisinya rusak dan belum pernah diperbaiki secara menyeluruh. Keterbatasan anggaran membuat pemerintah daerah belum mampu melakukan rehabilitasi total, sehingga kami meminta agar status jalan ini dialihkan menjadi jalan provinsi,” ujar Benni.
Ia menegaskan, usulan tersebut bukan tanpa dasar. Secara fungsi dan konektivitas, Jalan Situjuah dinilai memenuhi syarat sebagai jalan provinsi karena menghubungkan tiga wilayah sekaligus, yakni Kota Payakumbuh, Kabupaten Limapuluh Kota, dan Kabupaten Tanah Datar.
Menurut Benni, status jalan provinsi akan membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan alokasi anggaran yang memadai sehingga perbaikan dapat dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
“Ini bukan sekadar usulan politik. Ini kebutuhan masyarakat. Jalan ini menghubungkan tiga daerah dan menjadi jalur aktivitas ekonomi warga setiap hari. Sudah seharusnya mendapat perhatian lebih serius,” katanya.
[irp posts=”36874″ ]
Menanggapi usulan tersebut, Gubernur Mahyeldi menyatakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terbuka untuk melakukan kajian terhadap kemungkinan pengalihan status jalan dimaksud.
Menurut Mahyeldi, apabila pemerintah kabupaten memang mengalami keterbatasan dalam penanganan infrastruktur dan jalan tersebut memenuhi persyaratan administratif maupun teknis, maka opsi pengalihan dapat dipertimbangkan.
“Kalau memang memenuhi syarat dan pemerintah kabupaten tidak mampu melakukan penanganan secara optimal, tentu bisa dikaji. Apalagi jalan ini menjadi penghubung penting bagi beberapa daerah,” ujar Mahyeldi dalam pertemuan yang turut dihadiri Wakil Bupati Limapuluh Kota, Ahlul Badrito Resha.
Benni mengungkapkan bahwa perjuangan untuk memperbaiki Jalan Situjuah telah lama dilakukan. Sebelum bertemu gubernur, dirinya juga telah beberapa kali berkoordinasi dengan Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Provinsi Sumatera Barat guna mendorong percepatan pengalihan status jalan tersebut.
[irp posts=”36871″ ]
Dari hasil komunikasi tersebut, kata Benni, pemerintah provinsi pada prinsipnya memberikan respons positif, meski tetap harus melalui proses kajian dan tahapan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami sudah berulang kali berkoordinasi dengan BMCKTR Sumbar. Responsnya cukup baik. Tinggal bagaimana proses kajian dan administrasinya bisa dipercepat agar masyarakat segera merasakan manfaatnya,” ujarnya.
Benni yang juga menjabat Sekretaris Komisi II DPRD Limapuluh Kota itu menilai kondisi jalan saat ini sudah berada pada tahap yang mengkhawatirkan. Selain kerusakan badan jalan, persoalan drainase yang tidak berfungsi turut memperparah keadaan, terutama saat musim hujan.
Ia mencontohkan kawasan Padang Ambacang yang berada dekat perbatasan Kota Payakumbuh. Di lokasi tersebut, genangan air kerap menutupi badan jalan akibat buruknya sistem pembuangan air.
“Kalau hujan deras, jalan di kawasan Padang Ambacang berubah seperti sungai. Air meluap ke badan jalan karena drainase tidak berfungsi maksimal. Kondisi ini tentu membahayakan pengguna jalan sekaligus menghambat aktivitas ekonomi masyarakat,” ungkapnya.
[irp posts=”36868″ ]
Dorongan pengalihan status Jalan Situjuah menjadi jalan provinsi kini menjadi salah satu harapan besar masyarakat setempat. Selain untuk mempercepat perbaikan infrastruktur, langkah tersebut juga dinilai penting guna mendukung konektivitas antarwilayah serta memperkuat pertumbuhan ekonomi di kawasan Situjuah dan sekitarnya. (*)
