PAYAKUMBUH, ONtime.ID — Koar-koar Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang soal pembangunan Sekolah Rakyat (SR) di Sungai Kamuyang, tampaknya belum terbukti. Kementerian Sosial hingga sekarang belum menerbitkan Surat Keputusan (SK) penunjukan lokasi untuk Limapuluh Kota.
Padahal, awal tahun lalu, Bupati bahkan memastikan pembangunan di mulai Februari. “Insya Allah awal Februari atau Maret sudah mulai pembersihan lahan sesuai arahan Pak Menteri,” ujar Safni saat diwawancarai wartawan 14 Januari 2026.
Sekolah Rakyat di Limapuluh Kota, rencananya dibangun di Kecamatan Luhak, persisnya di Sungai Kamuyang. Lahannya merupakan hibah dari masyarakat adat seluas 10 hektare. Skema Pemkab Limapuluh Kota, sekolah yang merupakan program pemerintah pusat tersebut akan menampung kurang lebih 1.000 anak didik.
[irp posts=”37273″ ]
Program ini menjadi jualan Bupati dan Wakil Bupati Limapuluh Kota kemana-mana. Seolah programnya sudah pasti. Akan tetapi, sampai sekarang tak kunjung terealisasi. Ironisnya, masyarakat kalangan kurang mampu sudah berharap sekolah rakyat terwujud sehingga anak-anak mereka bisa bersekolah dengan gratis di sana.
Tidak ada kepastian atau jaminan apakah benar Sekolah Rakyat akan dibangun di Limapuluh Kota. Penyusunan dokumennya bahkan tak selesai. Padahal telah hampir setahun program ini disebut-sebut, dan dibanggakan sebagai pencapaian. Sementara di Tanahdatar, yang pengusulannya baru tahun ini, telah tampak progresnya.
Sekolah Rakyat Tanahdatar dibangun di Tanjung Alam. Kepala BP BUMN, Donny Oskaria menghibahkan lahan seluas 19 hektare untuk pembangunan. Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo bahkan telah meninjau langsung lokasi usulan tersebut.
Ketua Fraksi Nasdem DPRD Limapuluh Kota Benni Okva Della yang dihubungi awak media menyebutkan, dirinya sudah berulangkali mengingatkan Pemkab Limapuluh Kota untuk serius mengejar program sekolah rakyat. Alasannya, Sekolah Rakyat jadi tumpuan harapan bagi masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan pendidikan layak bagi anak-anak mereka.
[irp posts=”37270″ ]
“Sudah berbusa mulut saya mengingatkan jajaran Bupati Limapuluh Kota agar serius. Tapi kenyataannya sekarang, dahulu pula Tanahdatar dibandingkan Limapuluh Kota, padahal pengusulannya belakangan,” terang Benni Okva.
Informasi yang diterima, menurut Benni saat ini jajaran Bupati Limapuluh Kota masih dalam tahap sosialisasi analisis dampak lingkungan (amdal). “Selasa depan infonya sosialisasi, pakai konsultan,” kata Benni.
Analisis Benni, jika Pemkab masih sosialisasi amdal, berarti masih panjang tahapan yang akan dilewati sampai adanya persetujuan pembangunan. Sementara, bupati telah telanjur berjanji kepada masyarakat. “Analisis saya, Limapuluh Kota masih dalam tahap penyusunan dokumen proposal pengusulan. Belum akan masuk proses pembangunan, bahkan persetujuan dari kementerian pun belum itu,” kata Benni.
Benni mengaku punya tanggungjawab moral mengkritisi Sekolah Rakyat, karena lokasi pembangunan direncanakan di daerah pemilihan (dapil) dia terpilih. “Itu dapil saya. Masyarakat sudah sangat berharap, tapi Bupati Safni dan jajaran sampai sekarang tampak tak serius. Jangan mempermainkan harapan orang banyak,” tegas Benni.
[irp posts=”37267″ ]
Sekretaris Komisi II DPRD Limapuluh Kota itu meminta Bupati Safni Sikumbang dan Wakil Bupati Ahlul Badrito untuk jujur kepada masyarakat, sejauh apa progres Sekolah Rakyat yang telanjur mereka janjikan.
“Jujurlah kepada masyarakat, sejauh apa progresnya. Transparan saja, itu lebih baik. Kalau masih menyusun proposal pengusulan, bilang begitu pada publik. Jangan dulu bicara pembangunan. Masih banyak tahapan yang harus dilewati. Kan nantinya bupati dan wabup bisa tagigik lidah,” papar Benni
Namun, kalau bupati bersikukuh memang Limapuluh Kota ditunjuk sebagai lokasi sekolah rakyat, disarankan Benni, perlihatkan Surat Keputusan (SK) Penunjukan dari Kemensos agar masyarakat lega. “Sejauh yang saya tahu, SK penunjukan itu belum ada,” ungkap Benni. (*)
