PADANG, ONtime.ID— Permasalahan buruh dan tenaga kerja di Sumatera Barat kembali mencuat. Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama KSPSI, aliansi mahasiswa, dan Aliansi Cipayung Padang di Ruang Khusus I Gedung DPRD Sumbar, Kamis (7/5/2026).
Dalam forum tersebut, berbagai persoalan ketenagakerjaan mengemuka, mulai dari dugaan pelanggaran hak buruh, belum diterapkannya Upah Minimum Provinsi (UMP), hingga rendahnya perlindungan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja di Sumbar.
Evi Yandri menegaskan DPRD Sumbar akan menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan massa aksi, baik yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
[irp posts=”35915″ ]
“Apa yang kawan-kawan sampaikan nanti akan kita tindaklanjuti, baik yang menjadi kewenangan pemerintah pusat maupun kewenangan daerah,” ujar Evi Yandri.
Ia menyebut seluruh penyampaian peserta RDP telah dicatat dan direkam sebagai bahan pembahasan lanjutan di DPRD Sumbar. Bahkan, DPRD membuka peluang membentuk Panitia Khusus (Pansus) apabila persoalan buruh dinilai membutuhkan langkah politik yang lebih serius.
“Kalau memang tidak ada jalan lain, kenapa tidak kita melakukan Pansus,” katanya.
Anggota DPRD Sumbar, Sri Komala Dewi, mengaku prihatin terhadap kondisi buruh di Sumbar. Ia menilai masih terjadi pelanggaran hak-hak pekerja dan belum semua perusahaan menjalankan kewajiban pembayaran UMP.
[irp posts=”35911″ ]
“Secara sistem saya belum mempelajari secara detail, tetapi perusahaan terkait harus segera dipanggil dan dikoordinasikan dengan pihak kepolisian untuk menindaklanjuti persoalan ini,” ujar Sri Komala.
Sementara itu, anggota DPRD Sumbar lainnya, Nurfirmansyah, menilai DPRD perlu mendengar langsung penjelasan dari pihak perusahaan agar solusi yang diambil sesuai mekanisme dan aturan yang berlaku.
“Kita akan tindaklanjuti untuk mendapatkan solusi sesuai mekanisme di DPRD Sumbar,” katanya.
Dalam RDP tersebut, Aliansi Cipayung Padang juga melontarkan kritik keras terhadap Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar. Mereka mendesak Kepala Disnakertrans Sumbar mundur karena dinilai lalai menjalankan fungsi pengawasan terhadap perusahaan.
“Kita mendesak Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat mundur,” tegas perwakilan Cipayung.
Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Sumbar, Firdaus Firman, mengakui angka pengangguran di Sumbar masih tinggi meski secara persentase mengalami penurunan. Ia juga menyebut Sumbar bukan daerah industri sehingga peluang kerja masih terbatas.
[irp posts=”35907″ ]
Firdaus mengungkapkan kepatuhan perusahaan terhadap perlindungan tenaga kerja masih rendah. Menurutnya, baru sekitar 25 persen pekerja di Sumbar yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan.
“Perusahaan yang tidak menyetor BPJS Ketenagakerjaan dapat dijerat pidana. Saat ini baru 25 persen buruh atau tenaga kerja yang terlindungi BPJS Ketenagakerjaan,” ujarnya.
Ia juga mendorong agar program pokok-pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Sumbar dapat diarahkan untuk mendukung perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Sementara itu, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Sumbar mendesak DPRD segera mengambil langkah konkret melalui pembentukan Pansus ketenagakerjaan. Mereka menilai persoalan buruh di Sumbar sudah memasuki tahap darurat dan membutuhkan keberpihakan politik negara.
“Kita harus melakukan Panitia Khusus (Pansus) soal buruh dan tenaga kerja di Provinsi Sumatera Barat. Langkah politik dari negara harus segera dilakukan,” ujar perwakilan KSPSI.
Selain menuntut kenaikan upah, para buruh juga mengeluhkan berbagai kebijakan perusahaan yang dianggap merugikan pekerja, termasuk persoalan jaminan kesehatan dan ketenagakerjaan.
RDP berlangsung tertib dan damai. Pertemuan dihadiri anggota DPRD Sumbar, perwakilan organisasi buruh, mahasiswa, serta Aliansi Cipayung Padang, sebelum akhirnya ditutup dengan makan siang bersama. (*)
[irp posts=”35898″ ]
