PADANG, ONtime.ID — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmen lembaga legislatif daerah dalam mendukung percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana melalui kebijakan pergeseran anggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pernyataan tersebut disampaikan Muhidi saat menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Penanganan Bencana Banjir, Banjir Bandang, dan Tanah Longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Barat pada November 2025. Rapat tersebut digelar di Auditorium Gubernur Sumatera Barat, Kamis (8/1/2026).
Muhidi menyampaikan bahwa DPRD Sumatera Barat siap memberikan dukungan politik anggaran sepanjang pengajuan perubahan dilakukan secara tepat, transparan, dan mengikuti mekanisme yang berlaku. Menurutnya, langkah tersebut penting agar proses pemulihan pascabencana dapat berjalan efektif dan memberikan kepastian bagi masyarakat terdampak.
“DPRD Sumatera Barat siap mendukung kebijakan pergeseran anggaran dalam rangka percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sehingga pelayanan kepada masyarakat dapat terlaksana secara optimal,” ujar Muhidi.
Ia menekankan bahwa sinergi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam memastikan kebijakan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan, khususnya bagi daerah yang mengalami kerusakan parah akibat bencana.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, memaparkan besarnya kebutuhan anggaran untuk proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana. Berdasarkan perhitungan awal, kebutuhan anggaran diperkirakan mencapai Rp22,7 triliun.
Sementara itu, data sementara yang tercantum dalam laman dashboardbencana.sumbarprov.go.id menunjukkan bahwa total perkiraan kerusakan dan kerugian akibat bencana di Sumatera Barat mencapai Rp31,686 triliun. Kerugian terbesar berasal dari sektor sarana dan prasarana dengan nilai Rp26,676 triliun.
Adapun rincian kerusakan dan kerugian lainnya meliputi sektor perumahan sebesar Rp1,7 triliun, sektor pelayanan publik Rp978 miliar, sektor ekonomi Rp2,2 triliun, serta sektor peternakan sebesar Rp64,5 miliar.
Rapat koordinasi tersebut diharapkan menjadi dasar pengambilan kebijakan strategis dalam percepatan pemulihan wilayah terdampak, sekaligus memastikan bahwa proses rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan terencana, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. (*)
