PADANG, ONtime.ID — Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, menyatakan komitmennya untuk mendukung berbagai program strategis yang diusulkan oleh Perkumpulan Jurnalis Keterbukaan Informasi Publik (PJKIP) Kota Padang dalam rangka mendorong keterbukaan informasi publik.
Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi pengurus PJKIP Kota Padang pada Kamis (2/3/2026). Dalam pertemuan itu, Evi menegaskan bahwa seluruh usulan yang diajukan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme penganggaran daerah.
“Semua usulan kita terima dan akan diperjuangkan pada APBD 2027, bahkan jika memungkinkan bisa dimasukkan pada perubahan anggaran,” ujar Evi.
[irp posts=”35244″ ]
Ia menilai, keterbukaan informasi publik tidak cukup hanya didorong secara normatif, tetapi harus diikuti langkah konkret, termasuk penguatan kelembagaan serta kolaborasi aktif dengan insan pers. Menurutnya, peran jurnalis menjadi kunci dalam memastikan transparansi berjalan efektif di tingkat pemerintahan.
Evi juga menyoroti pentingnya pemerataan keberadaan Komisi Informasi (KI) hingga ke tingkat kabupaten dan kota. Saat ini, Komisi Informasi Sumatera Barat telah terbentuk di level provinsi, namun belum semua daerah memiliki lembaga serupa.
“KI Sumbar sudah ada, ke depan idealnya kabupaten dan kota juga memiliki KI. Namun, memang belum semua daerah mampu membentuknya,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris PJKIP Kota Padang, Arif Budiman Effendi, memaparkan sejumlah program prioritas organisasi yang telah disepakati melalui musyawarah pengurus untuk tahun 2026.
[irp posts=”35241″ ]
Di antaranya adalah rencana produksi podcast bertajuk “Bincang Akrab PJKIP Kota Padang Bersama Wakil Ketua DPRD Sumbar Evi Yandri Rajo Budiman, S.IP”, yang diharapkan menjadi media edukasi publik terkait keterbukaan informasi. PJKIP juga mengajukan dukungan pembiayaan untuk merealisasikan program tersebut.
Selain itu, PJKIP Padang mengusulkan kegiatan studi tiru ke Kabupaten Banyuwangi guna mempelajari implementasi digitalisasi bantuan sosial, yang dinilai berhasil dan relevan untuk diterapkan di Kota Padang.
Tak hanya itu, organisasi tersebut juga merencanakan studi tiru ke Komisi Informasi Kota Cirebon sebagai referensi dalam mendorong pembentukan Komisi Informasi di Kota Padang.
Melalui berbagai program tersebut, PJKIP Kota Padang menegaskan komitmennya untuk berperan aktif dalam memperkuat keterbukaan informasi publik serta mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel di daerah. (*)
[irp posts=”35235″ ]
