PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman menegaskan komitmennya memperkuat sinergi dengan DPRD dalam menentukan arah kebijakan pembangunan dan pengelolaan anggaran daerah Tahun Anggaran 2027.
Komitmen itu disampaikan Wakil Bupati Padang Pariaman, Rahmat Hidayat, saat membacakan Jawaban Eksekutif atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Padang Pariaman, Rabu (22/7/2026).
Dalam forum tersebut, pemerintah daerah memberikan tanggapan atas sejumlah pandangan, kritik dan saran fraksi DPRD terhadap arah kebijakan anggaran yang akan menjadi pijakan penyusunan APBD 2027.
Rahmat Hidayat menyampaikan apresiasi kepada seluruh fraksi yang telah memberikan masukan terhadap dokumen KUA-PPAS. Menurutnya, pandangan DPRD merupakan bagian penting dari proses pembahasan anggaran agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi aspek administratif, tetapi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Namun, tantangan KUA-PPAS 2027 tidak berhenti pada tercapainya kesepakatan antara eksekutif dan legislatif. Persoalan yang jauh lebih penting adalah memastikan setiap kebijakan anggaran memiliki target yang jelas dan dapat diukur hasilnya.
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman memandang KUA-PPAS sebagai momentum strategis untuk menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan riil masyarakat dan tantangan yang akan dihadapi pada tahun anggaran mendatang.
Salah satu agenda yang kembali ditekankan pemerintah adalah peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah akan dilakukan bersamaan dengan peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak serta pembenahan tata kelola pendapatan. Pemerintah menargetkan pengelolaan PAD yang lebih efektif, transparan dan berkelanjutan.
Peningkatan PAD menjadi penting karena kemampuan daerah membiayai pembangunan sangat berkaitan dengan kekuatan sumber pendapatan yang dapat dikelola secara mandiri.
Namun, peningkatan PAD juga tidak boleh diterjemahkan sebatas mengejar penerimaan. Pemerintah daerah dituntut memastikan optimalisasi pendapatan berjalan dengan pelayanan yang baik, basis data yang akurat dan tata kelola yang transparan sehingga tidak menambah beban masyarakat secara tidak proporsional.
Selain pendapatan, kualitas belanja daerah menjadi perhatian lain yang ditegaskan pemerintah.
Rahmat menyampaikan bahwa belanja daerah akan diarahkan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas dan akuntabilitas. Program yang mendapatkan pembiayaan harus mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Artinya, tantangan APBD 2027 bukan hanya bagaimana meningkatkan pendapatan, tetapi juga bagaimana memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan menghasilkan manfaat yang dapat dirasakan publik.
Di bidang pelayanan publik, pemerintah daerah berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, administrasi pemerintahan dan berbagai layanan dasar lainnya.
Peningkatan pelayanan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.
Sementara di sektor infrastruktur, pembangunan dan peningkatan sarana prasarana tetap menjadi salah satu prioritas kebijakan anggaran 2027.
Infrastruktur akan diarahkan untuk memperkuat konektivitas antarwilayah, memperlancar aktivitas ekonomi masyarakat serta memperluas akses terhadap layanan publik.
Namun, pembangunan infrastruktur juga dituntut tidak sekadar berorientasi pada jumlah proyek. Pemerintah perlu memastikan pembangunan didasarkan pada kebutuhan, memiliki manfaat yang jelas dan mampu dipelihara secara berkelanjutan.
Di sektor pendidikan dan kesehatan, pemerintah kembali menempatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia sebagai salah satu fokus pembangunan.
Pemerataan akses pendidikan berkualitas, peningkatan mutu pelayanan kesehatan serta penguatan perlindungan sosial menjadi bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sektor ketahanan pangan dan pemberdayaan ekonomi juga mendapat perhatian.
Pemerintah berkomitmen memperkuat sektor pertanian, mendukung pelaku UMKM serta mengembangkan potensi ekonomi lokal. Kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan membuka peluang peningkatan pendapatan masyarakat.
Rahmat menegaskan seluruh program yang dituangkan dalam KUA-PPAS 2027 akan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, kebutuhan pembangunan serta aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
Pernyataan tersebut menjadi penting mengingat ruang fiskal pemerintah daerah harus dikelola secara hati-hati. Setiap program yang dimasukkan dalam APBD harus memiliki skala prioritas dan tidak boleh sekadar menjadi akumulasi usulan masing-masing perangkat daerah.
Pembahasan antara pemerintah daerah dan DPRD selanjutnya akan menjadi ruang untuk menguji kembali prioritas tersebut. DPRD memiliki fungsi anggaran dan pengawasan untuk memastikan kebijakan yang disepakati benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.
Rahmat berharap pembahasan KUA-PPAS 2027 dapat berlangsung konstruktif dan menghasilkan kesepakatan yang akan menjadi dasar penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
“Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berharap sinergi, komunikasi, dan kolaborasi yang telah terjalin baik antara pemerintah daerah dan DPRD dapat terus diperkuat. Dengan semangat kebersamaan tersebut, diharapkan pembangunan di Kabupaten Padang Pariaman dapat berjalan lebih maju, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, serta mampu mewujudkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh warga,” ujar Rahmat menutup penyampaian Jawaban Eksekutif.
Pada akhirnya, keberhasilan KUA-PPAS 2027 tidak akan diukur dari tebalnya dokumen anggaran maupun banyaknya program yang tercantum di dalamnya.
Ukuran yang paling menentukan adalah seberapa jauh APBD mampu menjawab persoalan masyarakat.
PAD harus tumbuh tanpa membebani masyarakat secara tidak adil. Belanja harus efisien tanpa mengorbankan pelayanan. Infrastruktur harus dibangun berdasarkan kebutuhan, bukan sekadar mengejar realisasi proyek. Sementara pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi harus menghasilkan dampak yang dapat dirasakan secara nyata.
Di titik inilah sinergi pemerintah dan DPRD akan benar-benar diuji. Kesepakatan politik anggaran harus berujung pada kebijakan yang terukur, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Padang Pariaman. (*)
