PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Di tengah keterbatasan fiskal yang membayangi sejumlah program pembangunan daerah, Bupati Padang Pariaman John Kenedy Azis (JKA) memilih bergerak aktif mencari solusi. Alih-alih menjadikan minimnya anggaran sebagai alasan, JKA terus melakukan langkah jemput bola dengan membangun komunikasi lintas daerah guna memenuhi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Komitmen tersebut ditunjukkan saat JKA melakukan audiensi dengan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI Jakarta pada Senin (8/6/2026). Dalam pertemuan itu, selain membahas peluang kerja sama pemasaran hasil pertanian dan perkebunan Padang Pariaman, JKA juga menyerahkan proposal permohonan hibah kendaraan operasional berupa mobil pemadam kebakaran dan armada pengangkut sampah.
Didampingi Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DLHPKPP) Andri Satria Masri serta Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) M. Fadhly, JKA menjelaskan bahwa kebutuhan armada pelayanan publik tersebut saat ini sudah berada pada level yang mendesak.
Menurutnya, luas wilayah dan tingginya kebutuhan pelayanan masyarakat menuntut ketersediaan sarana yang memadai. Namun kemampuan keuangan daerah belum memungkinkan seluruh kebutuhan tersebut dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Kami tidak ingin keterbatasan anggaran menjadi alasan terhambatnya pelayanan kepada masyarakat. Karena itu, kami terus mencari peluang dan membangun kerja sama dengan berbagai pihak agar kebutuhan daerah tetap dapat dipenuhi,” ujar JKA.
Ia menegaskan, keberadaan armada pemadam kebakaran memiliki peran vital dalam mempercepat respons penanganan kebakaran, terutama pada wilayah-wilayah yang jauh dari pusat pelayanan. Sementara itu, kendaraan pengangkut sampah dibutuhkan untuk memperkuat sistem pengelolaan lingkungan dan menjaga kebersihan kawasan permukiman.
Langkah yang dilakukan JKA mendapat respons positif dari jajaran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Proposal hibah yang disampaikan diterima untuk dipelajari lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan mekanisme yang berlaku.
Sinyal positif tersebut dinilai menjadi peluang bagi Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman untuk memperoleh dukungan dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik tanpa harus sepenuhnya bergantung pada kemampuan APBD.
Bagi JKA, kepala daerah dituntut tidak hanya mengelola anggaran yang tersedia, tetapi juga mampu membangun jaringan dan menghadirkan sumber-sumber dukungan baru bagi daerah yang dipimpinnya.
“Yang terpenting adalah bagaimana kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Selama ada peluang yang dapat diperjuangkan untuk kepentingan Padang Pariaman, tentu akan terus kami upayakan secara maksimal,” tegasnya.
Langkah diplomasi antardaerah yang dilakukan JKA tersebut mencerminkan pendekatan pembangunan yang lebih kolaboratif dan adaptif di tengah tantangan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Selain memperjuangkan penguatan sektor pertanian dan perkebunan, upaya tersebut juga diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan kebersihan lingkungan serta kesiapsiagaan penanggulangan bencana.
Dengan strategi membuka ruang kerja sama dan menjemput peluang dari berbagai sumber, Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman berupaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat tetap menjadi prioritas, meski ruang anggaran daerah masih terbatas. (*)
