Kab. Pasaman

Kejar PAD dari Sektor Pertanahan, Pemkab Pasaman Gandeng BPN Sinkronkan Data Sertifikat, PBB dan NJOP

66
×

Kejar PAD dari Sektor Pertanahan, Pemkab Pasaman Gandeng BPN Sinkronkan Data Sertifikat, PBB dan NJOP

Sebarkan artikel ini
Pertanahan
Kejar PAD dari Sektor Pertanahan, Pemkab Pasaman Gandeng BPN Sinkronkan Data Sertifikat, PBB dan NJOP

PASAMAN, ONtime.ID – Pemerintah Kabupaten Pasaman memperkuat langkah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui kerja sama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sinkronisasi data sertifikat tanah, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga optimalisasi Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi fokus utama kolaborasi tersebut.

Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) tentang sinergi penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang di Kabupaten Pasaman, Senin (21/9/2026), sekitar pukul 08.00 WIB di Ruang Rapat Bupati Pasaman. Pada kesempatan yang sama, Badan Keuangan Daerah (BKD) Kabupaten Pasaman dan BPN Pasaman menandatangani perjanjian kerja sama (PKS).

Langkah ini diarahkan untuk memperkuat integrasi data pertanahan dan perpajakan daerah agar pengelolaan potensi penerimaan lebih akurat, transparan, dan sesuai ketentuan. Pemerintah daerah berharap kerja sama tersebut dapat mengurangi ketidaksesuaian data serta mendukung peningkatan penerimaan dari transaksi dan peralihan hak atas tanah dan bangunan.

Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman, Yudesri, yang bertindak sebagai moderator dalam kegiatan tersebut, menegaskan bahwa kerja sama dengan BPN berkaitan langsung dengan upaya meningkatkan PAD.

“MoU ini bisa meningkatkan pendapatan asli daerah,” kata Yudesri.

Kepala BPN Kabupaten Pasaman, Andri Cristyanto, berharap kesepakatan tersebut dapat membantu kedua instansi mencapai target yang telah ditetapkan, baik dalam peningkatan penerimaan daerah maupun mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Target yang ingin dicapai antara Pemkab Pasaman dan BPN bisa tercapai, seperti mendongkrak PAD termasuk pertumbuhan ekonomi daerah,” ujarnya.

BPHTB Jadi Perhatian, Validitas Data Harus Diperkuat

Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan bahwa inti kerja sama tersebut adalah memperkuat penerimaan daerah melalui sektor pertanahan. Menurutnya, pemerintah daerah dan BPN perlu membangun sinergi agar pengelolaan administrasi pertanahan dan perpajakan dapat berjalan lebih efektif.

“Intinya meningkatkan PAD dari sektor pertanahan. Bersinergi, saling menguatkan antara Pemda dan badan pertanahan,” ujar Welly.

Ia menjelaskan, pertukaran dan pemutakhiran data menjadi salah satu aspek penting dalam pelaksanaan kerja sama. Data pertanahan yang bersumber dari BPN diharapkan dapat membantu pemerintah daerah memperoleh informasi yang lebih akurat sebagai dasar administrasi dan pengelolaan perpajakan.

“Selain itu, juga transfer data. Dari BPN bisa lebih legal,” katanya.

Sinkronisasi data sertifikat, PBB, dan NJOP diharapkan memperkuat basis data objek pajak, termasuk dalam proses yang berkaitan dengan peralihan hak atas tanah dan bangunan. Namun, penerapannya tetap harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan serta kewenangan masing-masing instansi.

Salah satu sumber penerimaan yang menjadi perhatian adalah BPHTB, yakni pajak daerah yang dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan bangunan. Optimalisasi penerimaan ini dinilai penting untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah dan mendukung pembiayaan pembangunan.

Meski demikian, peningkatan penerimaan tidak cukup hanya melalui pertukaran data. Pemutakhiran informasi objek pajak, ketepatan penilaian, kepatuhan wajib pajak, dan transparansi pelayanan juga menjadi faktor penting agar potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal.

Kemandirian Fiskal Menjadi Target

Penandatanganan MoU dan PKS tersebut dihadiri Kepala Badan Keuangan Daerah Pasaman M. Yasrin, Kepala Dinas PUPR Pasaman Choiruddin Batubara, Asisten I Asrial, Asisten III Rhoicard, serta jajaran Pemkab Pasaman dan BPN Kabupaten Pasaman.

Kerja sama ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memperkuat kemandirian fiskal melalui optimalisasi sumber penerimaan yang menjadi kewenangan daerah. Peningkatan PAD diharapkan dapat memperbesar ruang fiskal pemerintah untuk membiayai pelayanan publik dan pembangunan.

Tantangan berikutnya adalah memastikan kesepakatan tersebut ditindaklanjuti dengan mekanisme pertukaran data yang jelas, pembaruan basis data secara berkala, serta evaluasi hasil yang terukur.

Publik juga perlu memperoleh gambaran mengenai target tambahan penerimaan, potensi BPHTB yang dapat dioptimalkan, dan hasil nyata dari integrasi data tersebut. Dengan indikator yang terukur, keberhasilan kerja sama tidak hanya berhenti pada penandatanganan dokumen, tetapi dapat dinilai dari peningkatan kepatuhan perpajakan, kualitas pelayanan, dan kontribusinya terhadap PAD Kabupaten Pasaman. (agus)