Pelantikan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN digelar berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi turut mengambil sumpah jabatan Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN yang dilantik.
“Saya bersumpah akan memenuhi kewajiban saya sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala undang-undang dan peraturan dengan selurus-lurusnya, serta berbakti kepada masyarakat, nusa, dan bangsa,” ujar Jokowi mendiktekan sumpah jabatan, seperti dilansir dari laman resmi keperesidenan.
Presiden Jokowi menilai sosok Bambang Susantono dan Dhony Rahajoe merupakan kombinasi sangat baik. Ia mengatakan, Bambang memiliki rekam jejak yang baik sebagai lulusan ITB di bidang sipil infrastruktur dan juga urban planning.
Selain itu, Bambang juga menempuh pendidikan dan berpengalaman di bidang transportasi, keuangan, serta memegang peran penting di Asian Development Bank (ADB). Sementara Dhony Rahajoe memiliki pengalaman di lapangan, terutama di bidang properti. “Ini menurut saya adalah sebuah pilihan kombinasi yang sangat baik,” ujar Jokowi.
Ia yakin, kedua tokoh yang dipilihnya tersebut akan dengan mudah berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa terkait perencanaan pembangunan IKN, dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono soal pelaksanaan pembangunan di kawasan inti pemerintahan, serta dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves), Luhut Binsar Pandjaitan terkait investasi.
Menurutnya, minat para investor baik dari dalam maupun dari luar terhadap pembangunan IKN Nusantara ini sangatlah banyak. Jokowi pun ingin Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN tersebut dapat bekerja dengan cepat terutama terkait dengan kelembagaan dan juga masalah pertanahan.
Sementara itu, dalam keterangannya selepas pelantikan, Bambang Susantono mengungkapkan bahwa ia dan Dhony Rahajoe akan berupaya untuk menjalankan penugasan dan amanah sebagai Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Nusantara dengan sebaik-baiknya.
Bambang juga menyampaikan, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, salah satunya Bappenas untuk mempersiapkan konsep-konsep pembangunan IKN.
“Tahapan-tahapannya tentu saja setelah ini segera kami akan menghubungi pihak-pihak kementerian/lembaga terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsepnya. Salah satunya mungkin dengan Bappenas yang sudah dari 2017 sudah melakukan berbagai studi,” ujar Bambang.
Selain dengan Bappenas, Bambang dan Dhony juga akan berkoordinasi dengan kementerian/lembaga lainnya, termasuk Kementerian PUPR. Menurut Bambang, Presiden Jokowi berharap agar kota baru ini akan menjadi sebuah kota yang dapat merefleksikan Indonesia di masa depan.
Ia mengatakan, kota ini tidak hanya akan dibangun secara fisik saja, namun juga membangun kerekatan sosial dan juga membangun masyarakat yang dinamis dan aktif, serta menjadikan kota layak huni dan humanis. “Bagaimana nanti kota ini dikelola misalnya, bagaimana interaksi antar warga, bagaimana digitalisasi nanti akan mewarnai kota tersebut. Dan tetap sekali lagi ini kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antar warganya,” ujarnya.
Bambang menyampaikan, untuk membangun sebuah kota dengan baik membutuhkan waktu 15-20 tahun. Sehingga kota tersebut benar-benar memiliki roh. Oleh karena itu, ia meminta dukungan dari seluruh masyarakat untuk dapat melaksanakan pembangunan Ibu Kota Nusantara dengan kearifan lokal.
“Kami mohon dukungan semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama kita membangun Kota Nusantara ini sehingga menjadi kota yang sekali lagi inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan,” ucap Bambang.
Turut hadir dalam acara pelantikan tersebut adalah Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, Ketua Mahkamah Agung Muhammad Syarifuddin, Ketua Komisi Yudisial Mukti Fajar Nur Dewata, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md., Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung. (red)
