SULSEL, ONtime.ID — Angin perubahan diklaim mulai berembus di tubuh pers Sulawesi Selatan. Setelah resmi dilantik pada 14 Februari 2026, Pengurus Wilayah (PW) Kolaborasi Jurnalis Indonesia (KJI) Sulawesi Selatan langsung bergerak cepat.
Tidak ada jeda konsolidasi panjang. Targetnya jelas: membangun kepengurusan definitif di 24 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dalam waktu sesingkat mungkin.
Ketua KJI Sulsel, Edy Basri, menegaskan bahwa pembentukan struktur daerah bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan fondasi organisasi. Ia menyebut momentum ini sebagai peluang bagi jurnalis di daerah untuk berhenti berjalan sendiri-sendiri dan mulai membangun barisan kolektif yang solid.
“Ini gerakan bersama, bukan milik segelintir orang. Kita ingin di setiap kabupaten/kota ada kepengurusan lengkap: Ketua, Sekretaris, Bendahara (KSB), serta anggota yang aktif. Semua punya peran,” tegas Edy.
Inklusif, Lintas Platform
KJI Sulsel membuka pintu selebar-lebarnya bagi jurnalis dari berbagai platform—media cetak, online, televisi, hingga multimedia. Organisasi ini mengklaim diri sebagai wadah kolaboratif dan progresif di tengah lanskap media yang terus berubah.
Di tengah tekanan industri mulai dari disrupsi digital, efisiensi perusahaan media, hingga ancaman terhadap independensi pers, Edy menilai jurnalis tidak cukup hanya mengandalkan kapasitas individu. Diperlukan solidaritas struktural dan jaringan yang terorganisir.
“Di tengah tantangan industri media yang dinamis, jurnalis membutuhkan solidaritas dan organisasi yang adaptif,” ujarnya.
Jaringan dari Makassar hingga Selayar
PW KJI Sulsel membidik pembentukan kepengurusan di seluruh wilayah strategis, termasuk Makassar, Parepare, Palopo, Luwu Raya, Toraja, hingga Kepulauan Selayar. Ambisinya bukan sekadar menghadirkan nama pengurus di atas kertas, tetapi memastikan struktur itu bekerja.
Dengan struktur yang lengkap, KJI Sulsel menargetkan sejumlah program konkret:
Pelatihan jurnalistik dan digital untuk meningkatkan kapasitas anggota di tengah arus informasi yang kian tak terbendung.
Forum diskusi publik sebagai ruang temu antara jurnalis dan isu-isu krusial daerah.
Advokasi jurnalis, termasuk pendampingan ketika anggota menghadapi persoalan hukum atau tekanan dalam kerja jurnalistik.
Janji itu menjadi ujian awal bagi organisasi yang baru dilantik. Publik pers tentu akan melihat apakah KJI mampu melampaui seremoni dan benar-benar hadir sebagai pelindung sekaligus penguat kapasitas anggotanya.
Ujian Kredibilitas
Edy menegaskan KJI tidak ingin terjebak menjadi “organisasi papan nama” yang hidup hanya saat pelantikan dan mati dalam praktik. Ia berkomitmen setiap anggota harus merasakan nilai tambah nyata—baik peningkatan kompetensi, perluasan jejaring, maupun penguatan integritas profesi.
Namun tantangannya tidak ringan. Di Sulawesi Selatan sendiri telah berdiri sejumlah organisasi pers dengan segmentasi dan karakter masing-masing. KJI Sulsel harus membuktikan diferensiasi dan konsistensinya agar tidak sekadar menjadi tambahan daftar organisasi profesi.
Informasi Pendaftaran
Bagi jurnalis yang ingin bergabung atau memfasilitasi pembentukan kepengurusan di daerahnya, KJI Sulsel membuka jalur koordinasi resmi melalui:
WhatsApp: 082348981986
Situs resmi: kjiSulsel.org
“KJI adalah rumah bersama. Mari kita bentuk, kita besarkan, dan kita kuatkan di seluruh Sulawesi Selatan,” pungkas Edy.
Kini, sorotan tertuju pada langkah konkret berikutnya. Apakah KJI Sulsel mampu membangun jaringan yang benar-benar aktif dan berdaya? Atau justru tersendat di tengah realitas keras industri media? Waktu dan kerja nyata yang akan menjawab. (*)
