Politik

Komisi IV DPRD Sumbar Dorong Pengerjaan Infrastruktur 2024 Maksimal

396
×

Komisi IV DPRD Sumbar Dorong Pengerjaan Infrastruktur 2024 Maksimal

Sebarkan artikel ini
Infrastruktur
Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said memimpin rapat evaluasi pelaksanaan program di APBD 2023 yang digelar bersama dengan mitra kerja

PADANG, ONtime.ID — Komisi IV DPRD Sumbar menggelar rapat kerja bersama mitra dalam rangka pembahasan evaluasi pelaksanaan kegiatan di APBD 2023, di ruangan rapat Bamus DPRD Sumbar, Kamis (4/1).

Dalam rapat itu sejumlah hal terkait kebutuhan daerah diminta untuk menjadi perhatian oleh mitra kerja agar ditindaklanjuti, guna kepentingan masyarakat secara umum.

Ketua Komisi IV DPRD Sumbar, Zulkenedi Said mengatakan, salah satu yang perlu menjadi perhatian adalah pekerjaan pembangunan shelter tsunami di Jorong Maligi Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar).

“Meski telah dianggarkan dua kali di APBD Sumbar, sarana untuk penyelamatan itu belum selesai hingga sekarang. Diharapkan Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Sumbar bisa menyelesaikan tahun 2024,” katanya.

Dia mengatakan, persentase pengerjaan telah mencapai 60 persen, namun tidak selesai hingga sekarang. Alasannya adalah akses jalan yang sulit untuk menuju titik pengerjaan, jalannya terdiri dari tanah yang bergelombang dan berlobang-lobang.

Dia berharap untuk program dan kegiatan yang tidak terlaksana pada APBD 2023 bisa diambil pelajaran oleh OPD-OPD lingkungan Pemprov Sumbar, khusus nya mitra Komisi IV DPRD Sumbar. Infrastruktur merupakan kebutuhan krusial yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, pada tahun 2024 hendaknya pekerjaan yang telah masuk agenda bisa dilaksanakan sesegera mungkin, dan ditargetkan selesai sebelum periode anggota DPRD dan Gubernur Sumbar habis.

“Dengan dilaksanakannya rapat evaluasi ini, kita mendorong  OPD mitra, untuk 2024 realisasi kegiatan yang akan dilaksanakan agar bisa maksimal, karena yang namanya infrastruktur ini kan bersentuhan langsung dengan kepentingan orang banyak, manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Zulkenedi menuturkan, Komisi IV DPRD Sumbar mendukung kinerja pemerintah dan juga meletakan anggaran pokok-pokok pikiran (Pokir) pada OPD-OPD. Jika tidak terlaksana, nilai manfaatnya tentu menjadi tidak sampai kepada masyarakat, dan hasil kerja anggota DPRD yang ada saat ini sebagai wakil rakyat juga akan dinilai buruk.

“Maka dari itu kita minta pada OPD agar melaksanakan program kegiatan yang sudah direncanakan dengan maksimal. Hal ini harus menjadi perhatian,”ucapnya.

Sementara itu Anggota Komisi IV DPRD Sumbar Budiman menyampaikan keprihatinannya terkait jalan provinsi yang menjadi akses utama di Kabupaten Tanah Datar, jalan itu berada pada ruas Penghubung Batusangkar – Payakumbuh, Rambatan – Ombilin, Halaban – Lintau, Batusangkar – Sitangkai.

Dia mengatakan, jalan-jalan kewenangan provinsi itu berlobang-lobang dan berbahaya untuk pengendara, jika tidak diperbaiki maka akan menyebabkan banyak kecelakaan dan menelan korban jiwa.

“Jangan sampai ada persoalan hukum di kemudian hari, masyarakat berhak atas akses yang layak. Masyarakat juga bisa menuntut pemerintah karena jalan  itu menyebabkan kecelakaan yang fatal,” katanya.

Komisi IV DPRD Sumbar menggelar rapat bersama mitra kerja dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan di APBD 2023, di ruangan rapat Bamus DPRD Sumbar

Dia menyebutkan, akses jalan yang tidak layak akan memberikan dampak negatif pada banyak sektor, apalagi Kabupaten Tanah Datar merupakan salah satu daerah yang memiliki objek wisata terkenal. Maka nantinya tingkat kunjungan bisa menurun.

Anggota Komisi IV Nurfirmanwansyah menyorot maraknya praktik tambang Galian C di Kabupaten Solok Selatan (Solsel), bahkan praktik itu terus berkembang ke titik koordinat yang baru.

Kondisi itu jika terus dibiarkan akan  berdampak buruk terhadap lingkungan, bahkan akses jalan-jalan di Solsel juga buruk. Solsel sendiri merupakan kabupaten langganan banjir dan longsor. Hal ini harus disikapi serius.

“Semoga persoalan-persoalan itu bisa diselesaikan pada tahun 2024,” katanya.

Rapat evaluasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) tahun 2023 dihadiri oleh sejumlah mitra kerja Komisi IV DPRD Sumbar diantaranya Dinas BMCKTR, BPBD, Perkimtan, Dishub hingga Dinas ESDM  Sumbar.

Dari evaluasi kinerja tahun 2023, seluruh capaian kinerja mitra mencapai 90 lebih (mencapai target-red), hal itu meliputi realisasi keuangan dan fisik. Dari seluruh program yang dikerjakan hambatan yang menjadi mayoritas adalah persoalan teknis, seperti cuaca dan gangguan di jalan. (vand)