PADANG, ONTIME.ID – Mantan Kapolda Sumbar, Irjen Pol (Purn) Fakhrizal resmi bergabung ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Nama Fakhrizal makin dikenal lantaran maju sebagai calon Gubernur Sumbar pada Pilkada 2019 lalu.
Fakhrizal mengatakan alasannya terjun ke politik dan bergabung Partai PDIP adalah, setelah banyak pihak yang mempertanyakan keputusannya, terutama bagi warga Sumbar. Bahkan, di media sosial juga banyak pertanyaan netizen soal keputusan Fakhrizal bergabung dengan partai pimpinan Megawati Soekarno Putri itu.
Ia bergabung dengan PDIP beriringan dengan purnawirawan jendral lainnya. Diantaranya Ketua BPNB Letjen TNI (Purn) Ganip Warsito dan Mayor Jenderal TNI (Purn) Andi Gunawan Pakki dengan jabatan terakhir sebagai Pa Sahli Tk. III Bid Jahpers Panglima TNI tahun 2021.
Menanggapi adanya pro-kontra dan pertanyaan masyarakat Sumbar, kenapa harus bergabung dengan PDIP, karena PDIP kurang diminati oleh masyarakat Sumbar, Fakhrizal menjelaskan bahwa selama ini informasi terkait partai ‘wong cilik’ ini tidak diketahui masyarakat secara utuh.
Menurutnya, PDIP bukan tidak atau kurang diminati, namun baginya ini lebih soal belum sepenuhnya masyarakat di Sumbar mengetahui dan memahami secara utuh visi dan misi PDIP, yang selama ini terbukti menjadi partai yang sangat memperhatikan rakyat kecil.
“Saya menangkap ada distorsi informasi yang diterima orang kampung kita, dan membuat PDI Perjuangan belum optimal meraih dukungan. Tentu, ini menjadi tantangan bagi saya, dan untuk meyakinkan orang kampung. Perlu kerja keras dengan harapan masyarakat Sumbar punya wakil di pusat untuk mengakomodir segala rupa aspirasi kepentingan masyarakat banyak,” katanya.
Fakhrizal mengatakan, mudah-mudahan kedepannya dengan kebersamaan seluruh lapisan masyarakat dan partai politik, Sumbar bisa mengejar ketertinggalan dari daerah daerah lain. Daerah ini harus menjadi lebih baik, dan itu harapan sekaligus ikhtiarnya.
Lebih jauh Fakhrizal mengatakan bahwa dirinya telah mengabdi di kepolisian selama kurang lebih 35 tahun dan pernah menjadi Kapolda di Kalimantan Tengah 2 tahun, dan Sumbar selama 3 tahun.
“Menjadi Kapolda Sumbar menjadi spesial karena saya adalah putra daerah. Harapan saya saat itu agar kampung saya ini menjadi lebih baik di banyak hal, bidang saya yaitu Kamtibmas dan Penegakan Hukum. Ketika itu, saya berusaha membuat Polda Sumbar menjadi rumah masyarakat, yang ditandai semua orang boleh datang ke Polda dan menghadap saya guna melaporkan apa saja terutama masalah Kamtibmas dan penegakan hukum. Alhamdulillah itu dapat berjalan dengan baik, dan soal ini bisa ditanyakan ke banyak masyarakat Sumbar,” katanya.
Kemudian setelah tidak menjadi Kapolda, banyak masyarakat Sumbar yang datang menemuinya dan mengeluhkan banyak permasalahan. Makanya, dulunya hanya bisa mendengarkan dan tidak bisa banyak membantu, karena tidak memiliki kewenangan, dan hanya meneruskan secara informal keluhan-keluhan itu ke teman atau kolega.
“Karena itu, dengan masuk menjadi anggota partai politik, dalam hal ini PDI Perjuangan, bisa menjadi sarana bagi saya untuk bisa membantu, dan menjawab banyak keluhan itu secara lebih nyata. Tak hanya itu, segala aspirasi masyarakat Sumbar bisa saya bantu mencarikan solusinya. Saya menilai menjadi anggota PDI Perjuangan, menjadi ajang pengabdian baru untuk kampung, dan bangsa,” tegasnya.
Lebih lanjut dia menjelaskan sebetulnya selain menjadi anggota partai politik, bisa juga mengabdi di bidang lain. Namun, dalam pertimbangannya, politik menjadi instrumen formal dan legal di Indonesia.
“Partai politik adalah sarana yang paling efektif untuk membantu segala persoalan dan aspirasi masyarakat, khususnya Sumbar. Karena saya merasa masih sehat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran untuk masyarakat bangsa dan negara. Menjadi anggota PDI Perjuangan adalah sebuah ikhtiar dan pengabdian baru, untuk kampung dan negara,” ucapnya. (*/red)
