PADANG, ONtime.ID — Ruang penyampaian aspirasi masyarakat di DPRD Provinsi Sumatera Barat tetap dinyatakan terbuka. Namun, di tengah meningkatnya dinamika aksi dan penyampaian pendapat, Ketua DPRD Sumbar Muhidi meminta agar keterbukaan tersebut berjalan beriringan dengan ketertiban, keamanan, dan koordinasi yang jelas.
Hal itu mengemuka ketika Muhidi menerima silaturahmi Direktur Intelkam Polda Sumbar Kombes Pol Riki Kurniawan di ruang kerja Ketua DPRD Sumbar, Jalan Khatib Sulaiman, Padang, Kamis (17/9/2026). Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara DPRD dan kepolisian dalam menghadapi dinamika penyampaian aspirasi masyarakat.
Muhidi menegaskan, DPRD Sumbar tidak menutup pintu bagi masyarakat maupun mahasiswa dari kelompok mana pun yang ingin menyampaikan aspirasi.
Menurutnya, penyampaian pendapat di muka umum merupakan bagian dari dinamika demokrasi yang perlu diberikan ruang. Namun, pelaksanaannya tetap harus tertib agar tidak mengganggu keamanan, aktivitas masyarakat maupun tugas kelembagaan DPRD.
“Kita selalu terbuka dan menerima masyarakat maupun mahasiswa dari kalangan mana pun. Hanya saja, terkadang ada keterbatasan waktu untuk memenuhi keinginan bertemu langsung dengan seluruh masyarakat atau mahasiswa yang datang,” ujar Muhidi.
Sorotan soal “Massa Titipan”
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah kekhawatiran mengenai dugaan adanya massa yang digerakkan atau “dititipkan” untuk menyampaikan aspirasi tertentu.
Muhidi memilih tidak gegabah memberikan label tersebut. Ia menegaskan bahwa dugaan semacam itu tidak bisa langsung dijadikan tuduhan tanpa dasar yang jelas.
“Kita tidak bisa mengatakan atau menuduh massa tersebut adalah massa titipan. Tetapi tentu bisa dilihat dari cara dan pola mereka menyampaikan orasi,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus menunjukkan bahwa setiap dugaan mengenai latar belakang atau penggerakan massa membutuhkan dasar yang dapat dipertanggungjawabkan. Pola aksi saja tidak serta-merta membuktikan siapa yang berada di balik sebuah demonstrasi.
Karena itu, koordinasi antara DPRD Sumbar dan Polda Sumbar dinilai penting, terutama menyangkut informasi mengenai rencana aksi di lingkungan DPRD. Koordinasi diharapkan mampu mencegah terjadinya benturan kepentingan tanpa menghilangkan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.
“Yang penting bagaimana setiap aksi bisa berjalan aman, tertib dan kondusif. Aspirasi masyarakat tetap kita terima dan kita hormati,” tegas Muhidi.
Aspirasi Tetap Terbuka, Ketertiban Tetap Dijaga
Pertemuan dengan jajaran Ditintelkam Polda Sumbar juga membahas dinamika keamanan dan ketertiban masyarakat, termasuk situasi politik serta aktivitas penyampaian aspirasi di Sumatera Barat.
Bagi DPRD, komunikasi dengan kepolisian menjadi bagian dari upaya memastikan kegiatan penyampaian pendapat dapat berlangsung sesuai ketentuan. Pada saat yang sama, ruang demokrasi bagi masyarakat tetap harus tersedia.
Posisi tersebut menjadi penting karena gedung DPRD merupakan salah satu ruang publik tempat masyarakat menyampaikan tuntutan, kritik maupun aspirasi kepada wakil mereka. Karena itu, ketertiban tidak semestinya dimaknai sebagai penutupan ruang kritik, sementara kebebasan menyampaikan pendapat juga tidak berarti mengabaikan kepentingan keamanan dan ketertiban umum.
Dengan demikian, tantangannya bukan sekadar bagaimana mengamankan aksi, tetapi bagaimana memastikan aspirasi tetap terdengar tanpa mengorbankan ketertiban.
Dalam pertemuan tersebut turut hadir Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumbar Dahrul Idris, Ps Kasubdit 1 Ditintelkam Polda Sumbar Kompol Liya Desmon, Ps Kanit 3 Subdit 1 AKP Rizki Saktiko beserta jajaran.
Pertemuan ditutup dengan penyerahan cenderamata oleh Muhidi kepada Direktur Intelkam Polda Sumbar. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung dalam suasana aman dan kondusif.
Pesannya jelas: pintu DPRD untuk aspirasi tidak ditutup. Tetapi setiap tuduhan juga harus memiliki dasar, dan setiap aksi tetap memiliki tanggung jawab untuk menjaga ketertiban. (*)
