KALTIM, ONtime.ID — Di tengah derasnya arus informasi yang membanjiri ruang publik, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, melontarkan kritik tajam terhadap pola pemberitaan media yang dinilainya tidak berimbang. Ia menyuarakan kegelisahan atas kecenderungan media yang lebih sering mengangkat sisi negatif ketimbang capaian pembangunan daerah.
Menurut Rudy, kondisi ini berpotensi membentuk persepsi publik yang timpang terhadap kinerja pemerintah daerah. Ia menilai berbagai indikator kemajuan Kalimantan Timur justru luput dari perhatian, salah satunya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menempatkan provinsi tersebut di posisi empat besar nasional.
“Tidak pernah di-publish bahwa kinerja Pemprov Kaltim itu nomor empat secara nasional. Setelah DKI, Yogyakarta, dan Kepri,” ujarnya.
[irp posts=”35687″ ]
Rudy menegaskan bahwa keseimbangan informasi bukan sekadar soal citra, tetapi juga menyangkut masa depan Kalimantan Timur sebagai wilayah strategis penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN). Ia memperingatkan bahwa dominasi narasi negatif dapat berdampak luas terhadap kepercayaan publik dan laju pembangunan daerah.
“Kita harus jaga kredibilitas Kalimantan Timur. Jangan gara-gara situasi negatif terus yang disampaikan, nanti merugikan kita semua,” tegasnya.
Lebih jauh, ia mendorong media untuk turut mengangkat perkembangan positif yang dinilai memiliki dampak konstruktif bagi masyarakat. Ia mencontohkan sejumlah proyek yang berhasil dihidupkan kembali setelah bertahun-tahun mangkrak.
“Kalau mau viral, yang positif. Misalnya, hotel ini 20 tahun tidak hidup, sekarang sudah berfungsi. Jembatan yang 13 tahun tidak beroperasi, sekarang sudah terkoneksi. Itu yang harus di-publish,” katanya.
[irp posts=”35684″ ]
Di sisi lain, Rudy juga menanggapi keluhan jurnalis terkait pembatasan akses peliputan pasca demonstrasi. Ia mengakui adanya perbedaan pendekatan komunikasi di internal pemerintah provinsi, di mana sebagian pihak lebih menginginkan informasi disampaikan melalui juru bicara resmi.
“Kenapa teman-teman Pemprov membatasi? Karena mereka maunya kalau saya ngomong itu lewat jubir,” ujarnya.
“Saya tanya, Anda senang lewat jubir atau langsung? Mau langsung kan? Nah, mereka enggak mau,” tambahnya.
Rudy menjelaskan bahwa penggunaan juru bicara bertujuan memastikan setiap informasi telah melalui proses klarifikasi yang matang guna menghindari kesalahpahaman di masyarakat.
“Kalau belum jelas, tidak bisa dilakukan klarifikasi. Makanya mintanya lewat jubir,” katanya.
Sebelumnya, gelombang demonstrasi besar sempat mengguncang kawasan Gedung DPRD dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur. Aksi tersebut dipicu oleh kritik terhadap sejumlah kebijakan pengadaan di tengah upaya efisiensi anggaran.
[irp posts=”35681″ ]
Isu yang menjadi sorotan publik antara lain anggaran rumah dinas gubernur senilai Rp25 miliar serta pengadaan kendaraan dinas mewah yang mencapai Rp8,5 miliar.
Dalam konteks ini, perdebatan mengenai peran media, transparansi pemerintah, dan pembentukan persepsi publik kian menguat. Situasi tersebut mencerminkan dinamika yang menuntut keseimbangan antara kritik yang tajam dan apresiasi terhadap capaian pembangunan daerah. (*)
