JAKARTA, ONtime.ID — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) melontarkan kritik keras terhadap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (pilkada) dari langsung menjadi tidak langsung.
Partai berlambang banteng moncong putih itu menilai arah demokrasi Indonesia kerap bergerak maju dan mundur, layaknya gerakan senam poco-poco.
Analogi tersebut disampaikan untuk menggambarkan situasi demokrasi nasional yang dinilai berada di persimpangan, menyusul menguatnya usulan pilkada melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). PDIP memastikan akan menyampaikan sikap resmi partai terkait isu tersebut pada hari terakhir Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Ancol, Jakarta, Senin, 12 Januari 2026.
“Kok demokrasi kita itu kayak senam poco-poco ya?” kata Mujab, politikus PDIP, dalam konferensi pers kedua Rakernas PDIP di Ancol, Jakarta Utara, Ahad, 11 Januari 2026.
Menurut Mujab, gerakan senam poco-poco yang identik dengan langkah maju dan mundur tidak seharusnya menjadi gambaran perjalanan demokrasi Indonesia. Bagi PDIP, demokrasi idealnya bergerak konsisten ke depan, bukan justru mengalami kemunduran.
“Bagi Ibu Megawati dan PDI Perjuangan, demokrasi itu harus maju ke depan. Tidak boleh ada langkah mundur,” ujar Mujab.
Ia menilai, menguatnya kembali wacana evaluasi pilkada langsung berpotensi menarik demokrasi ke arah belakang. Mujab menyebut momen pengkajian ulang sistem pilkada saat ini sebagai titik krusial yang akan menentukan apakah demokrasi Indonesia bergerak progresif atau justru regresif.
“Ketika kita bicara apakah pilkada harus langsung atau tidak langsung, di situlah demokrasi mau dibuat seperti senam poco-poco: maju, mundur, maju, mundur,” katanya.
Isu pilkada tidak langsung kembali mencuat seiring rencana pemerintah dan DPR membahas revisi Undang-Undang Pemilu. Pendukung usulan ini beralasan pada efisiensi anggaran, stabilitas politik daerah, serta evaluasi berbagai persoalan pilkada langsung, mulai dari konflik horizontal hingga maraknya praktik politik uang.
Namun, wacana tersebut menuai kritik karena dinilai berpotensi memangkas kedaulatan rakyat dan menjadi kemunduran demokrasi. Mujab menegaskan hak rakyat untuk memilih pemimpin secara langsung tidak boleh dikorbankan atas nama efisiensi.
“PDI Perjuangan yakin persoalan politik uang tidak harus diselesaikan dengan mengamputasi hak rakyat untuk memilih,” kata politikus kelahiran Tegal, Jawa Tengah itu.
PDIP menggelar Rakernas di Ancol, Jakarta, pada 10–12 Januari 2026 untuk merumuskan sikap partai terhadap berbagai isu strategis nasional, termasuk masa depan pilkada langsung.
Wacana pilkada tak langsung menguat setelah sejumlah partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, pendukung Presiden Prabowo Subianto, seperti Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Amanat Nasional, menyatakan dukungan terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Partai NasDem juga menyatakan sikap serupa.
Sementara itu, Partai Demokrat menyebut akan mengikuti keputusan Presiden Prabowo, sikap yang berbeda dibandingkan tahun 2014 ketika Demokrat menolak pilkada tidak langsung di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Partai Keadilan Sejahtera masih menyatakan sikap hati-hati dan menunggu pembahasan resmi revisi Undang-Undang Pemilu di DPR.
Di tengah peta politik tersebut, PDIP menjadi satu-satunya partai di parlemen yang secara terbuka menyatakan penolakan terhadap pilkada melalui DPRD, dengan alasan menjaga arah demokrasi agar terus melangkah maju—bukan menari di tempat. (*)
