JAKARTA, ONTIME.ID— Penyaluran dana zakat ifak dan sedekah yang meningkat selama Bulan Ramadan diharapkan tepat sasaran. Terutama dalam membantu perekonomian masyarakat yang terdampak selama pandemi.
Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin dalam kampanye optimalisasi pengumpulan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial BAZNAS. Menurutnya, penyaluran zakat, infak, dan sedekah (ZIS) masyarakat selama ini belum melalui organisasi pengelola zakat (OPZ).
Akibatnya, sambung Ma’ruf Amin realisasi ZIS yang terkumpul melalui Badan Amil Zakat Nasional masih jauh dari potensi penerimaannya yang diproyeksikan dapat mencapai Rp327 triliun per tahun. Pada 2021 jumlah ZIS yang tersalurkan secara umum mencapai lebih dari Rp70 triliun, namun pengumpulan ZIS melalui Baznas hanya mencapai Rp11,5 triliun.
Wapres meminta Baznas terus berupaya menyalurkan ZIS secara tepat sasaran dengan berdasar data yang akurat. Hal ini demi menjaga dan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat. “Penyaluran ZIS harus tepat sasaran dan berlandaskan data akurat, sehingga ZIS benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya dikutip dari wapresri.go.id
Ia meminta sinergi Baznas dengan Kementerian Sosial untuk pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) terus dioptimalkan, sehingga fungsi koordinasi Baznas dengan kementerian, lembaga, pemda, Lembaga Amil Zakat dan berbagai pemangku kepentingan lainnya terus diperkuat.
Lebih jauh, Ma’ruf Amin menuturkan bahwa perlu upaya ekstra untuk meningkatkan penghimpunan ZIS melalui Baznas, dengan harapan target sebesar Rp26 triliun pada tahun 2022 dapat tercapai. Bahkan menurutnya penghimpunan ZIS melalui BAZNAS berpotensi lebih tinggi, seiring dengan membaiknya perekonomian nasional pasca pandemi.
“Untuk mencapai target tersebut di atas, saya berharap agar Kampanye Optimalisasi Pengumpulan ZIS dan DSKL melalui Baznas, harus dilakukan secara lebih profesional,” ujarnya.
Menurutnya, adapun langkah-langkah penting untuk mendukung kampanye tersebut, menurut Wapres, yang pertama adalah perbaikan tata kelola ZIS yang profesional, transparan, dan akuntabel.
“Laporan aktivitas penghimpunan dan penyaluran ZIS oleh Baznas harus dapat diakses dengan cepat dan mudah oleh masyarakat, utamanya untuk mendongkrak kepercayaan dan minat masyarakat untuk menyalurkan ZIS melalui OPZ resmi,” katanya.
Langkah kedua, lanjut Wapres, adalah peningkatan sumber daya manusia atau amil zakat yang berintegritas dan mumpuni. Baznas harus menambah jumlah amil yang tersertifikasi, agar memenuhi kompetensi dan cakap dalam pengelolaan ZIS.
Ma’ruf Amin juga mendorong peningkatan literasi masyarakat, khususnya dalam hal penyaluran ZIS melalui OPZ, sebab sebagian muzaki (pemberi zakat) masih cenderung menyalurkan langsung zakatnya kepada mustahik (penerima zakat). Optimalisasi pengumpulan ZIS perlu memperluas literasi ZIS kepada muzaki.
“Kemudian percepatan digitalisasi untuk mempermudah pengumpulan dan penyaluran ZIS. Baznas harus segera menghadirkan teknologi digital hingga ke tingkat pengelolaan ZIS terbawah. Digitalisasi mempengaruhi kecepatan, ketepatan, dan keluasan jangkauan,” paparnya.
Melalui berbagai upaya tersebut, Ma’ruf Amin meyakini pengelolaan dana umat oleh Baznas akan semakin baik, dan masyarakat yang terbantu melalui ZIS bertambah banyak, terutama masyarakat yang terhimpit masalah ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Potret kemiskinan di Indonesia masih cukup tinggi, terutama akibat himpitan ekonomi selama pandemi. Pemerintah meningkatkan alokasi dana bantuan sosial untuk menopang daya beli masyarakat. Namun bantuan sosial dari pemerintah tersebut masih belum mencukupi untuk menanggulangi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua BAZNAS Noor Achmad dalam sambutannya melaporkan bahwa pada 2022 ini BAZNAS menargetkan pengumpulan ZIS sebesar Rp26 triliun dengan sekitar 46 juta penerima manfaat. “Tapi kita harapkan nanti ada 400 juta yang semula mustahik menjadi muzaki untuk seluruh Indonesia dan santripreneur adalah bagian dari hal tersebut,” tuturnya. (*/red)
