PADANG, ONtime.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sumatera Barat secara resmi menyerahkan rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna, Selasa (28/4/2026).
Agenda tersebut menjadi penanda penting evaluasi kinerja pemerintah daerah sekaligus penguatan fungsi pengawasan legislatif.
Rapat yang digelar di ruang sidang utama DPRD Sumbar itu dipimpin oleh Muhidi, didampingi Wakil Ketua Evi Yandri Rajo Budiman, serta dihadiri jajaran sekretariat dewan dan anggota DPRD. Dari pihak eksekutif, hadir Wakil Gubernur Vasco Ruseimy bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
[irp posts=”35758″ ]
Dalam sambutannya, Muhidi menegaskan bahwa pembahasan LKPJ merupakan instrumen penting untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Ia mengingatkan bahwa laporan tersebut sebelumnya telah disampaikan gubernur dalam rapat paripurna pada Maret 2025 sebagai gambaran capaian kinerja selama satu tahun anggaran.
“DPRD tidak sekadar menerima laporan, tetapi melakukan pembahasan menyeluruh dan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan ke depan,” ujar Muhidi.
Ia menjelaskan, proses evaluasi dilakukan melalui dua tahap, yakni pembahasan di tingkat komisi bersama organisasi perangkat daerah (OPD), serta pendalaman oleh panitia khusus yang merumuskan rekomendasi strategis.
Hasilnya, DPRD menilai secara umum penyelenggaraan pemerintahan tahun 2025 berjalan cukup baik, meskipun dihadapkan pada tekanan efisiensi anggaran dan dampak bencana hidrometeorologi. Sejumlah indikator makro ekonomi daerah bahkan disebut mampu mencapai target, bahkan melampaui ekspektasi.
[irp posts=”35755″ ]
Namun, apresiasi tersebut tidak menutup adanya catatan kritis. DPRD menyoroti masih belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah, tidak tercapainya sebagian target pendapatan, serta adanya program dan kegiatan yang tidak terlaksana sesuai rencana.
Selain itu, sektor strategis seperti pendidikan, pekerjaan umum, energi dan sumber daya mineral (ESDM), pertanian, hingga pariwisata turut menjadi perhatian khusus dalam rekomendasi yang disampaikan.
“Rekomendasi ini bukan formalitas. Kami minta pemerintah daerah menindaklanjuti secara konkret dan melaporkan progresnya setiap enam bulan. Jangan sampai persoalan yang sama terus berulang,” tegas Muhidi.
DPRD menekankan bahwa rekomendasi tersebut memiliki posisi strategis sebagai bahan evaluasi, meskipun secara regulasi tidak dalam kerangka menerima atau menolak LKPJ.
Menanggapi hal itu, Wakil Gubernur Vasco Ruseimy mengakui masih adanya kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan selama 2025. Ia menyebut berbagai kendala yang dihadapi menjadi bahan refleksi untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan eksekusi program ke depan.
“Kami menyadari masih ada yang perlu diperbaiki. Ini menjadi pelajaran penting agar ke depan lebih baik,” ujarnya.
[irp posts=”35752″ ]
Vasco juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, DPRD, instansi vertikal, BUMN, BUMD, hingga akademisi dan pelaku usaha, dalam mendorong percepatan pembangunan daerah.
Dengan penyerahan rekomendasi ini, DPRD Sumbar berharap arah pembangunan ke depan semakin terukur, tepat sasaran, dan berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah Sumatera Barat. (*)
