PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Tahun 2026 akan menjadi panggung politik paling menentukan bagi nagari-nagari di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat. Pemerintah daerah memastikan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) digelar serentak di 74 nagari.
Skala yang besar untuk level pemerintahan adat-teritorial—dan berpotensi besar pula memunculkan gesekan sosial jika tak dikelola dengan matang.
Ketua DPRD Padang Pariaman, Aprinaldi, menegaskan Pilwana serentak merupakan komitmen memperkuat tata kelola nagari yang demokratis, transparan, dan partisipatif. Namun ia mengingatkan, demokrasi di tingkat nagari bukan sekadar soal menang dan kalah, melainkan soal menjaga keutuhan relasi sosial yang terjalin oleh adat, suku, dan kekerabatan.
“Pilwana adalah ruang masyarakat menentukan pemimpin sesuai aspirasi. Tapi perbedaan pilihan tidak boleh memecah hubungan badunsanak,” ujar Aprinaldi seusai penutupan Safari Ramadan di Masjid Nurul Ikhlas, Kecamatan V Koto Timur, Jumat (27/2/2026).
Di Padang Pariaman, nagari bukan hanya unit administratif. Ia adalah ruang hidup kolektif: tempat ninik mamak memutuskan perkara, alim ulama menyampaikan nasihat, dan cadiak pandai merawat nalar publik. Karena itu, kontestasi Pilwana sering kali lebih emosional dibanding pemilu legislatif atau kepala daerah.
Dukungan kepada kandidat dapat merembes ke hubungan kekerabatan, memecah obrolan di surau, hingga memanaskan diskusi di lapau. Di titik inilah Pilwana menjadi ujian sesungguhnya: apakah demokrasi elektoral mampu berjalan berdampingan dengan demokrasi adat.
Aprinaldi menekankan, pemilihan wali nagari harus dimaknai sebagai proses mencari figur terbaik, bukan ajang membangun sekat sosial. Kemenangan, katanya, tak boleh melahirkan arogansi; kekalahan tak boleh berubah menjadi dendam berkepanjangan.
“Kemenangan dan kekalahan harus diterima dengan kedewasaan, diimbangi rasa persaudaraan yang kuat,” tegasnya.
Dalam konteks sosial Minangkabau, stabilitas pasca-kontestasi sangat bergantung pada peran tokoh adat dan agama. Ninik mamak, alim ulama, dan cadiak pandai diminta berdiri di atas semua kepentingan politik praktis. Mereka diharapkan menjadi penyejuk ketika suhu politik meningkat.
Falsafah duduak samo randah, tagak samo tinggi—semua setara dalam musyawarah—kini tak lagi sekadar semboyan. Pilwana 2026 akan menguji apakah nilai itu benar-benar menjadi pedoman, atau hanya tinggal ungkapan simbolik saat tensi politik meninggi.
Secara teknis, tahapan Pilwana telah berjalan. Pengumuman pendaftaran bakal calon wali nagari berlangsung 23 Februari–3 Maret 2026. Masa pendaftaran dibuka 4–12 Maret 2026. Pemungutan dan penghitungan suara dijadwalkan pada 27 Juni 2026 di seluruh nagari peserta.
Dengan rentang waktu yang relatif singkat menuju hari pemungutan suara, pengawasan, netralitas panitia, serta komitmen kandidat terhadap etika kampanye menjadi faktor krusial. Tanpa itu, Pilwana berisiko menyisakan luka sosial yang jauh lebih mahal daripada sekadar ongkos politik.
Lebih dari Sekadar Agenda Politik
Bagi Padang Pariaman, Pilwana serentak bukan hanya rutinitas lima atau enam tahunan. Ia adalah cermin bagaimana masyarakat adat menegosiasikan modernitas demokrasi dengan nilai badunsanak yang diwariskan turun-temurun.
Jika berhasil, 74 nagari tak hanya melahirkan wali nagari baru, tetapi juga memperbarui solidaritas sosial sebagai modal utama pembangunan. Namun jika gagal menjaga harmoni, Pilwana bisa meninggalkan polarisasi yang menggerus kepercayaan antarwarga.
Di tengah hiruk pikuk kontestasi, pesan tentang persatuan mungkin terdengar klise. Tetapi justru di situlah taruhannya: apakah nagari mampu menempatkan musyawarah dan mufakat di atas konflik terbuka—atau membiarkan perbedaan pilihan menjelma menjadi retakan sosial yang sulit dipulihkan. (*)
