PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Puluhan anggota Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Pariaman menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Padang Pariaman, Senin 20 Januari 2025.
Mereka menyuarakan sejumlah tuntutan terkait isu-isu penting yang dinilai memengaruhi kesejahteraan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan di daerah tersebut.
Dalam orasinya, HMI menyoroti empat isu utama, yakni:
- Pencairan TPP Guru: Para pendemo mendesak pemerintah daerah segera mencairkan Tunjangan Profesi Pegawai (TPP) bagi para guru yang hingga kini masih belum dibayarkan. Mereka menyatakan bahwa keterlambatan pencairan TPP ini berdampak pada kesejahteraan tenaga pendidik.
- Penutupan Tambak Udang Terbengkalai: HMI meminta pemerintah menutup tambak udang yang telah terbengkalai di wilayah pesisir. Menurut mereka, tambak tersebut tidak hanya menjadi lahan yang tidak produktif tetapi juga sudah menelan korban jiwa.
- Permintaan Audit Kekayaan Dirut PDAM Tirta Anai: Para mahasiswa meminta audit menyeluruh terhadap kekayaan Direktur Utama PDAM Tirta Anai. Selain itu, mereka menuntut transparansi dalam pengelolaan PDAM serta pelayanan air bersih yang dinilai belum optimal.
- Evaluasi Perizinan Amdal di Pesisir: HMI menyoroti banyaknya bangunan di wilayah pesisir Kabupaten Padang Pariaman yang diduga tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal). Mereka meminta pemerintah segera menindaklanjuti dan mengevaluasi perizinan tersebut.
Aksi yang berlangsung damai ini diterima langsung oleh Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Zahirman, S.Sos, MM, didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan Anwar, M.Si dan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Taslim Leter.
“Kami mendengar dan mencatat semua aspirasi yang disampaikan oleh adik-adik mahasiswa. Pemerintah daerah akan segera mengevaluasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk menindaklanjuti permasalahan yang disampaikan,” ujar Kepala Dinas Kominfo kepada para pendemo.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan Padang Pariaman Anwar, M.Si mengatakan, “kita tetap bekerja sesuai dengan aturan, untuk pembayaran TPP kita terkendala dengan mekanisme yang ada, namun demikian dalam waktu dekat akan kita selesaikan”, ujarnya.
Perwakilan HMI menyatakan bahwa mereka akan terus mengawal perkembangan dari tuntutan yang disampaikan. “Kami berharap pemerintah bertindak cepat dan konkret atas permasalahan yang telah kami sampaikan hari ini. Jika tidak, kami akan kembali dengan aksi yang lebih besar,” tegas salah satu orator.
Aksi berakhir dengan damai setelah pihak pemerintah daerah berkomitmen untuk menindaklanjuti tuntutan tersebut. HMI Pariaman berharap langkah ini menjadi awal yang baik untuk memperbaiki permasalahan di Kabupaten Padang Pariaman. (*)
