MENTAWAI, ONtime.ID — Di tengah berbagai tantangan geografis dan sosial yang dihadapi Kabupaten Kepulauan Mentawai, Dinas Perumahan Kawasan Permukiman (DPKP) menunjukkan komitmen konkret dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.
Di bawah kepemimpinan Kepala DPKP, Irdelius T. Oinan, sebanyak 273 unit rumah di seluruh kecamatan telah mendapatkan bantuan berupa rehabilitasi dan pembangunan rumah baru.
Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan di wilayah pesisir dan kepulauan yang selama ini kerap terpinggirkan dari pusat pembangunan.
Program ini tidak hanya menyasar pemulihan rumah yang rusak berat akibat cuaca ekstrem dan usia bangunan, tetapi juga mencakup pembangunan unit baru bagi keluarga miskin yang belum memiliki tempat tinggal layak.
Pemerataan Bantuan di Seluruh Kecamatan
Bantuan rehabilitasi dan pembangunan rumah yang digelontorkan oleh DPKP mencakup seluruh kecamatan yang ada di Kepulauan Mentawai, mulai dari Kecamatan Siberut Utara, Siberut Selatan, Sipora Utara, Sipora Selatan, Pagai Utara hingga Pagai Selatan.
Dari 273 unit rumah, sekitar 160 unit di antaranya direhabilitasi karena mengalami kerusakan sedang hingga berat, sedangkan sisanya merupakan rumah baru yang dibangun untuk menggantikan hunian tidak layak atau bagi masyarakat yang sebelumnya tidak memiliki rumah sama sekali.
“Prinsip kami adalah keadilan dan pemerataan. Kita ingin memastikan tidak ada warga Mentawai yang tertinggal, terutama dalam hal mendapatkan hunian yang layak,” ujar Irdelius T. Oinan saat diwawancarai di sela-sela peninjauan lapangan di Desa Muntei, Siberut Selatan.
Proses Seleksi dan Pengawasan Ketat
Irdelius menjelaskan bahwa program ini tidak diberikan secara sembarangan. DPKP melakukan pendataan dan verifikasi ketat terhadap kondisi rumah dan status kepemilikan lahan. Data penerima diperoleh melalui kerja sama antara pemerintah desa, kecamatan, serta tenaga teknis dari DPKP dan stakeholder lain, termasuk fasilitator lapangan.
“Semua penerima bantuan telah melalui proses validasi berlapis. Kita pastikan mereka memang layak menerima. Tidak boleh ada manipulasi data,” tegas Irdelius.
Selain itu, proses pembangunan dan rehabilitasi juga diawasi secara ketat agar sesuai standar konstruksi dan tahan terhadap kondisi cuaca ekstrem yang kerap melanda wilayah Mentawai. Material yang digunakan dipilih secara cermat, dengan memperhatikan faktor ketahanan, ketersediaan lokal, dan efisiensi biaya.
Keterlibatan tenaga kerja lokal menjadi salah satu poin penting yang ditegaskan oleh DPKP dalam pelaksanaan program ini. Selain menghemat biaya logistik, strategi ini juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat.
“Ini bukan hanya soal membangun rumah, tapi juga membangun ekonomi masyarakat melalui padat karya. Kami berdayakan tukang lokal, pengrajin, hingga pemuda-pemuda desa,” tambah Irdelius.
Respons Masyarakat
Program ini mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat penerima manfaat. Salah satu warga, Antonius, penerima bantuan rumah baru di Kecamatan Pagai Selatan, mengungkapkan rasa syukurnya karena telah menunggu bertahun-tahun untuk memiliki tempat tinggal yang layak.
“Dulu rumah saya dari kayu yang sudah lapuk dan bocor tiap musim hujan. Sekarang sudah ada rumah baru, lebih kuat, nyaman, dan aman untuk keluarga,” katanya dengan mata berkaca-kaca.
Hal senada diungkapkan Maria, warga Sipora Utara yang rumahnya direhabilitasi. Ia menyebut program ini sebagai bentuk nyata dari hadirnya pemerintah di tengah masyarakat.
“Bantuan ini bukan sekadar bangunan, tapi juga rasa tenang. Anak-anak bisa tidur tanpa takut atap bocor,” ujarnya.
Tantangan dan Komitmen Lanjutan
Meski menuai banyak apresiasi, program ini juga tidak lepas dari tantangan. Distribusi material ke pulau-pulau terpencil, akses jalan yang terbatas, serta cuaca ekstrem sering kali menjadi hambatan dalam proses pembangunan. Namun DPKP terus mencari solusi, termasuk menjalin kemitraan dengan pihak swasta dan memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat.
Irdelius T. Oinan menegaskan bahwa program serupa akan terus berlanjut dan dikembangkan dalam tahun-tahun berikutnya. DPKP juga sedang menyusun peta jalan (roadmap) perumahan layak huni hingga tahun 2030, dengan target penurunan angka rumah tidak layak huni (RTLH) hingga 50 persen dari kondisi saat ini.
“Kita tidak bisa puas hanya dengan 273 unit. Masih banyak warga yang membutuhkan, dan kami akan terus bekerja keras. Mentawai yang maju dan manusiawi hanya bisa terwujud kalau semua warganya punya tempat tinggal yang layak,” tutup Irdelius. (*)
Ikuti Terus Saluran Whatsapp ONtime.ID
