Peristiwa

Mengaku Punya Bekingan Dan Perusahan Bonafide, Pelaksana Proyek Dam Tebing Pato Serta Pelaksana Paket TKD 19 Disorot

40
×

Mengaku Punya Bekingan Dan Perusahan Bonafide, Pelaksana Proyek Dam Tebing Pato Serta Pelaksana Paket TKD 19 Disorot

Sebarkan artikel ini
Proyek Dam Tebing Pato
Mengaku Punya Bekingan Dan Perusahan Bonafide, Pelaksana Proyek Dam Tebing Pato Serta Pelaksana Paket TKD 19 Disorot

TANAH DATAR, ONtime.ID — Dengan gaya  patentang patenteng, rekanan pelaksana Rehabilitasi Jalan (Dan Pengaman Tebing Puncak Pato) CV. Anum Mandiri Konstruksi dan pelaksana pekerjaan paket 19 TKD, 2026 di Kabupaten Tanah Datar  PT. Mitra Harapan dengan nilai kontrak Rp 3.1 milyar lebih terlihat agresif untuk mempersalahkan pihak owner dari Bidang Bina Marga Dinas PUPR-P Kabupaten Tanah Datar, padahal secara prosedural PPK dan tim Tekhnis lainnya sudah bekerja sesuai mekanisme yang ada.

‎‎Seperti pemberitaan terdahulu, bahwa pihak pelaksana telah mengklaim salahnya pihak PPK yang disebut oleh rekanan “Mempermainkan-nya”, padahal, pelaksanaan dilapangan memang terjadi kesalahan fatal yang berbeda dengan spesifikasi Tekhnis.

‎Hal ini terlihat dari pekerjaan pasangan pembesian RWC (Retaining Wall Concrete) yang dikerjakan oleh pelaksana dengan pola pemotongan besi stek, sementara untuk pembesian coran naik seharusnya tidak memakai pola stek, akibatnya pihak pelaksana diperintahkan membongkar pasangan besi dengan pola stek tersebut.

‎Usai pembongkaran dan penggantian pola pemasangan besi tanpa stek ini, pihak rekanan harus membuat laporan tertulis atas telah dibongkar dan telah diganti dengan pembesian tanpa stek yang langsung besi tegak tanpa stek., inilah yang diperintahkan pihak PPK.

‎Namun dalam pelaksanaannya, pihak rekanan dari CV. Anum Mandiri Konstruksi terindikasi lalai dan “lelet” dalam mengambil tindakan.

‎Kepada ONtime.ID, Andri sebagai pelaksana dari CV. Anum, Selasa (17/11)  mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan pembongkaran terhadap pemasangan besi dengan menggunakan stek, ini memang salah, dan kami telah memperbaikinya.

‎”Kami telah melakukan pembongkaran terhadap kesalahan pemasangan besi itu, dan kami telah membuat karangan besi baru”, ujar Andri.

‎Sebagaimana pemberitaan terdahulu, tentang merasa dipersulitnya pihak pelaksana oleh PPK pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar, pelaksana Andri menyebutkan bahwa pihaknya punya bekingan yang siap untuk mengkonfirmasi permasalahan yang kami hadapi di lapangan, khawatir jika ini kami lakukan akan berimbas kepada dinas PUPR secara keseluruhan, kita khawatir itu, tegas Andri.

‎Ketika ditanya ONtime.ID, tentang bekingan yang disebut-sebut Andri, Dia menyampaikan ada dari Partai Gerindra asal kabupaten Pasaman yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD provinsi Sumatera Barat, namanya Pak Simanjuntak.

‎Jika perihal ini kami sampaikan kepada bapak Simanjuntak, saya khawatir pihak dinas akan dikonfirmasinya, imbuh Andri.

‎Menyikapi hal ini, PPK pada bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar, Metri Noviatul, menyampaikan, bahwa tandatangan yang diminta oleh pelaksana bukanlah tandatangan CCO sebagaimana pemberitaan terdahulu, tetapi tandatangan atas perubahan dan berita acara pergantian pasangan besi yang sebelumnya pihak rekanan telah salah dalam pelaksanaan seperti penggunaan stek dengan ukuran 45-50 cm, padahal tidak demikian.

‎Pihak rekanan yang lalai dalam melaksanakan instruksi dari PPK, akibat kesalahan pemakaian besi stek, padahal tidak ada stek disana, ujar PPK Metri.

‎Ditempat terpisah, berdasarkan dialog singkat dengan Andri, Jumat (20/11) disalahsatu kantin pada lingkungan Dinas PUPR Kabupaten. Tanah Datar, dia menyebutkan, bahwa pihak perusahaannya yang bekerja sebagai pelaksana di kabupaten Tanah Datar secara finansial sudah siaga dan siap, bahkan untuk deposit dengan kebutuhan Ready Mix (coran) kami telah lakukan deposit paling sedikit Rp. 50 juta untuk masing-masing penyedia PatchingPlant.

‎”Betul untuk readymix kebutuhan coran paket pekerjaan kami,  kita sudah ready, dan kami telah deposit untuk masing-masing patching plant yang kami pakai dengan deposit minimal Rp50 juta”, ulasnya.

‎Namun sangat disayangkan, ketika pihak perusahaan yang dibawa Andri untuk penyedia jasa di Kabupaten Tanah Datar dari kota Pekanbaru ini, terlihat hanya sebagai “Bonafide” palsu, buktinya untuk item pematangan lahan pada paket TKD 19, nilai kontrak Rp. 3.1 miliar, dengan pelaksana PT. Mitra Harapan, pihaknya masih menyewa peralatan dari dinas PUPR Kabupaten Tanah Datar, yang tidak menggunakan peralatan miliknya sendiri.

‎” Kami menggunakan peralatan looder milik PU guna pematangan dan pembentuk badan jalan pada paket  TKD 19″, jawab Andri kepada ONtime.ID. [TIM]