JAKARTA, ONtime.ID — Program penanaman jagung yang diklaim sebagai bagian dari ketahanan pangan nasional di Desa Bantar Panjang, Kecamatan Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, menuai sorotan tajam.
Kondisi tanaman di lapangan justru menunjukkan fakta berbanding terbalik dengan klaim keberhasilan yang sebelumnya digaungkan dalam agenda seremonial pemerintah.
Pantauan di lokasi memperlihatkan tanaman jagung dalam kondisi kering, menguning, bahkan membusuk. Lahan yang seharusnya menjadi contoh keberhasilan program nasional tampak terbengkalai, tanpa perawatan memadai.
Kondisi ini menimbulkan pertanyaan serius terkait efektivitas program yang sebelumnya diresmikan langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama sejumlah menteri dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam kegiatan penanaman jagung serentak kuartal IV yang diinisiasi Polri.
Program penanaman jagung serentak di Kabupaten Tangerang yang digadang-gadang sebagai penguatan ketahanan pangan nasional kini dinilai jauh dari harapan. Aktivis Tangerang, Gandi Sadewa, menyebut kondisi di lapangan sebagai bukti kegagalan total program tersebut.
“Ini gagal total. Jagungnya mati, lahannya kering. Kalau seperti ini, di mana letak ketahanan pangannya? Yang tumbuh justru acaranya, bukan tanamannya,” ujar Gandi, Sabtu (27/12/2025).
Menurut Gandi, sejak awal program ini lebih menonjolkan agenda simbolik dan pencitraan pejabat ketimbang kesiapan teknis pertanian. Ia menilai tidak ada pengawalan berkelanjutan setelah proses tanam dilakukan, sehingga lahan dibiarkan tanpa pendampingan hingga masa panen.
“Pejabat hadir lengkap, kamera menyala, berita tersebar. Tapi setelah itu tidak ada tanggung jawab lanjutan. Kalau hasil akhirnya mati seperti ini, publik berhak menyebut program ini gagal,” tegasnya.
Meski besaran anggaran program tidak pernah dipublikasikan secara terbuka, Gandi menilai mustahil proyek berskala nasional dengan keterlibatan banyak institusi negara tidak menghabiskan dana besar. Mulai dari pengadaan benih, pupuk, peralatan, hingga biaya logistik dan kegiatan.
“Kalau uang rakyat dipakai tapi jagungnya mati, ini bukan sekadar gagal teknis. Ini pemborosan anggaran negara. Dan pemborosan adalah bentuk pengkhianatan terhadap kepentingan publik,” ujarnya.
Lebih jauh, Gandi menegaskan kegagalan program ini berdampak langsung pada petani dan warga Tangerang yang dijadikan bagian dari proyek nasional tanpa jaminan hasil. Alih-alih memperkuat ketahanan pangan, yang terjadi justru lahan gagal panen dan kerugian bagi masyarakat setempat.
“Petani dijanjikan ketahanan pangan, tapi yang mereka terima justru lahan rusak dan tanaman mati. Tangerang jangan dijadikan panggung proyek nasional yang hasilnya nol,” katanya.
Atas kondisi tersebut, aktivis Tangerang mendesak pemerintah dan aparat terkait untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap program penanaman jagung di Kabupaten Tangerang. Selain itu, mereka menuntut pembukaan anggaran secara transparan serta evaluasi total terhadap pola pelaksanaan program serupa.
“Program tanam simbolik harus dihentikan. Ketahanan pangan tidak diukur dari publikasi, tapi dari panen. Selama jagung di Tangerang gagal, klaim keberhasilan itu patut dipertanyakan,” pungkas Gandi. (*)
