PADANG, ONtime.ID — Tongkat komando Kepolisian Daerah Sumatera Barat kembali berpindah tangan. Irjen Pol. Drs. Jawari, S.H., M.H. ditunjuk sebagai Kapolda Sumbar menggantikan Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy.
Pergantian tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2205/X/KEP./2026 tertanggal 2 Oktober 2026. Mutasi ini menjadi bagian dari rotasi sejumlah pejabat tinggi Polri, termasuk pergantian sejumlah Kapolda.
Jawari sebelumnya menduduki posisi Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (AS SDM Kapolri). Ia sebelumnya menggantikan Irjen Pol. Anwar yang memasuki masa pensiun pada September 2026.
Sementara itu, Irjen Pol. Djati Wiyoto Abadhy dimutasikan sebagai Perwira Tinggi Baintelkam Polri dengan penugasan pada Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Yang menjadi sorotan, Djati baru sekitar tiga bulan memimpin Polda Sumbar. Ia menjalani serah terima jabatan sebagai Kapolda Sumbar pada Juli 2026, setelah sebelumnya menjabat Kapolda Kalimantan Utara.
Artinya, masa kepemimpinan Djati di Sumatera Barat belum berlangsung lama ketika telegram mutasi kembali diterbitkan.
Pergantian ini juga terjadi setelah jajaran Polda Sumbar melakukan sejumlah pergantian pejabat utama pada akhir September 2026. Pada 29 September, misalnya, empat posisi strategis Polda Sumbar mengalami pergantian, termasuk Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Kabid Propam dan Karo SDM.
Secara kelembagaan, Polri menyebut rotasi dan mutasi sebagai bagian dari dinamika organisasi, kebutuhan organisasi, pembinaan karier serta penyegaran untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas kepolisian.
Namun, pergantian Kapolda Sumbar setelah masa jabatan yang relatif singkat tentu menjadi perhatian publik. Terlebih, perubahan pucuk pimpinan kepolisian daerah membawa konsekuensi terhadap kesinambungan kebijakan, program kerja dan penanganan berbagai persoalan hukum serta keamanan yang sedang berjalan.
Dengan ditunjuknya Irjen Pol. Jawari sebagai Kapolda Sumbar, publik kini menunggu arah kepemimpinan baru di Mapolda Sumbar—termasuk bagaimana kesinambungan program yang telah berjalan selama kepemimpinan sebelumnya serta agenda penegakan hukum dan pelayanan kepolisian di Sumatera Barat ke depan. (*)
