JAKARTA, ONtime.ID — Desakan agar Indonesia membatalkan rencana pengiriman ribuan prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) ke Gaza menguat. Situasi keamanan Timur Tengah yang memanas akibat konfrontasi terbuka antara Amerika Serikat dan Iran dinilai membuat misi Pasukan Stabilitas Keamanan (ISF) berisiko tinggi dan berpotensi menyeret Indonesia ke pusaran konflik yang lebih luas.
Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal secara terbuka meminta Presiden Prabowo Subianto menangguhkan pengiriman pasukan perdamaian ke Gaza. Ia menyarankan agar Presiden segera menyampaikan surat resmi kepada Presiden Donald Trump untuk mengkaji ulang partisipasi Indonesia dalam misi tersebut.
Menurut Dino, eskalasi militer antara Washington dan Teheran telah menciptakan komplikasi keamanan serius yang tak bisa dipandang sebagai dinamika biasa. Serangan gabungan militer AS dan Israel terhadap Iran dinilai berimplikasi langsung terhadap stabilitas Gaza, yang hingga kini berada dalam status gencatan senjata rapuh dengan Hamas.
[irp posts=”34357″ ]
“Pasukan Indonesia nantinya praktis berada di bawah komando Amerika Serikat sebagai pemimpin Board of Peace dan komandan utama ISF. Dalam situasi konflik terbuka seperti ini, risiko terhadap keselamatan pasukan kita meningkat tajam,” tegas Dino.
Board of Peace (BoP) merupakan forum yang digagas untuk mendorong skema perdamaian di Gaza. Namun, kepemimpinan AS di dalamnya dengan Israel sebagai salah satu anggota—kini dipertanyakan kredibilitasnya menyusul agresi terhadap Iran. Indonesia sendiri telah menyatakan kesediaan bergabung dalam BoP dan bahkan didapuk sebagai wakil komandan ISF.
Presiden Prabowo sebelumnya menjanjikan kontribusi sekitar 8.000 personel TNI untuk bergabung dalam total 20.000 pasukan ISF bersama Maroko, Albania, Kazakhstan, dan Kosovo. Misi ini bersifat ad hoc dan berada di luar kendali langsung Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sehingga mekanisme perlindungan politik dan hukum internasionalnya dinilai berbeda dari misi penjaga perdamaian konvensional PBB.
Dino mengingatkan, Hamas dan sejumlah faksi pejuang Palestina memiliki kedekatan politik dan strategis dengan Iran. Dalam konteks itu, keterlibatan militer Indonesia di bawah komando AS berpotensi menimbulkan persepsi keberpihakan dan menempatkan TNI dalam posisi yang rawan secara operasional maupun diplomatik.
[irp posts=”34354″ ]
“Indonesia harus menunjukkan bahwa kita negara berprinsip, bukan sekadar mengikuti kemauan kekuatan besar. Jangan sampai pasukan kita terjebak dalam komplikasi konflik segitiga Amerika–Israel–Iran yang masih berkembang,” ujarnya.
Pandangan senada disampaikan anggota Komisi I DPR dari PDI Perjuangan, TB Hasanuddin. Ia menilai agresi militer Israel dan AS terhadap Iran memperlihatkan kontradiksi serius dalam klaim perdamaian yang dikampanyekan BoP.
“Fakta di lapangan menunjukkan eskalasi, bukan de-eskalasi. Dari sini publik wajar meragukan apakah benar ada niat tulus untuk perdamaian di Palestina,” kata Hasanuddin.
Ia menegaskan bahwa konstitusi Indonesia menolak segala bentuk penjajahan dan agresi militer. Karena itu, pemerintah dinilai wajib menyampaikan sikap resmi yang tegas atas perang yang berkembang di kawasan tersebut, terlebih Indonesia telah terlibat jauh dalam inisiatif diplomasi Timur Tengah.
Hasanuddin juga menyoroti bahwa partisipasi Indonesia dalam BoP tidak boleh menjadi beban politik yang membatasi ruang gerak diplomasi. Justru sebaliknya, menurut dia, keanggotaan itu harus dimanfaatkan untuk menekan penghentian agresi dan memastikan setiap misi perdamaian memiliki legitimasi internasional yang jelas.
[irp posts=”34349″ ]
Situasi ini menempatkan pemerintah pada persimpangan strategis: melanjutkan komitmen pengiriman pasukan dengan segala konsekuensi risikonya, atau menunda demi kalkulasi keamanan dan prinsip politik luar negeri bebas aktif. Di tengah memanasnya konflik AS–Iran, keputusan tersebut bukan lagi sekadar soal partisipasi militer, melainkan ujian konsistensi arah diplomasi dan perlindungan terhadap keselamatan prajurit Indonesia. (*)
