MENTAWAI, ONtime.ID — Kondisi memilukan sekaligus mengkhawatirkan terjadi di Muara Siberut. Puskesmas yang seharusnya menjadi benteng pertama pelayanan kesehatan masyarakat kini berubah menjadi bangunan rusak yang nyaris tak layak huni, bahkan layak disebut menunggu runtuh total.
Laporan di lapangan menunjukkan kerusakan parah: atap bocor, dinding retak, hingga sejumlah ruangan yang sudah ambruk. Lebih ironis lagi, ruang rawat inap dan toilet tidak lagi bisa digunakan. Artinya, fasilitas kesehatan yang mestinya menyelamatkan nyawa justru berada dalam kondisi yang membahayakan siapa pun yang berada di dalamnya.
Ini bukan lagi soal pelayanan yang terganggu, ini soal kelalaian yang berpotensi mengancam keselamatan manusia.
[irp posts=”35286″ ]
Di tengah situasi darurat tersebut, respons pemerintah daerah justru memperlihatkan wajah yang sulit dipahami publik. Saat dikonfirmasi, Bupati Kepulauan Mentawai, Rinto Wardana, hanya memberikan jawaban singkat:
“Silakan tanya ke pak wabup.”
Jawaban ini bukan hanya minim empati, tetapi juga terkesan sebagai bentuk lempar tanggung jawab atas persoalan serius yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Lebih parah lagi, Wakil Bupati Jakop Saguruk yang dirujuk justru memilih bungkam tanpa respons.
Sikap ini memunculkan kesan kuat: ada pembiaran yang sistematis terhadap kerusakan fasilitas publik.
Publik berhak bertanya dengan nada yang lebih keras:
Ke mana anggaran pemeliharaan fasilitas kesehatan selama ini?
Mengapa kerusakan bisa dibiarkan hingga separah ini tanpa tindakan cepat?
Apakah harus menunggu korban jatuh terlebih dahulu baru ada respons?
[irp posts=”35283″ ]
Puskesmas bukan bangunan biasa. Ia adalah simbol kehadiran negara di tengah masyarakat. Ketika bangunan itu runtuh dan pemerintah memilih diam maka yang runtuh bukan hanya tembok, tetapi juga kepercayaan publik terhadap kepemimpinan.
Di wilayah terpencil seperti Kepulauan Mentawai, di mana akses ke rumah sakit besar terbatas, keberadaan puskesmas adalah kebutuhan mutlak. Membiarkannya dalam kondisi rusak parah sama saja dengan membiarkan masyarakat berjuang sendiri dalam kondisi sakit dan darurat.
Hingga saat ini belum terlihat langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memperbaiki kondisi tersebut. Tidak ada rencana jelas, tidak ada pernyataan tanggung jawab, tidak ada kepastian.
Yang ada hanyalah bangunan yang perlahan runtuh dan pejabat yang memilih diam.
Jika kondisi ini terus berlanjut, maka publik tidak hanya berhak marah, tetapi juga berhak menuntut:
siapa yang bertanggung jawab atas potensi bahaya ini? (*)
[irp posts=”35281″ ]
