PADANG, ONtime.ID — Ketua DPRD Provinsi Sumatera Barat, Muhidi, menegaskan komitmennya mendorong pembangunan yang inklusif dengan menyerap langsung aspirasi penyandang disabilitas usai menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2027.
Dalam diskusi singkat tersebut, perwakilan penyandang disabilitas menyampaikan berbagai persoalan mendasar, mulai dari keterbatasan akses fasilitas publik hingga minimnya dukungan kebijakan yang benar-benar berpihak pada kebutuhan mereka.
Muhidi menyatakan, seluruh masukan yang diterima tidak akan berhenti sebagai catatan seremonial, melainkan akan dikawal dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
[irp posts=”35370″ ]
“Aspirasi ini akan kita dorong masuk ke dalam perencanaan pembangunan, agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mengakomodasi kebutuhan kelompok disabilitas,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa arah pembangunan daerah tidak boleh semata berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga harus menjamin keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan.
Menurutnya, selama ini masih terdapat kesenjangan antara perencanaan dan implementasi kebijakan yang berdampak langsung pada penyandang disabilitas. Karena itu, DPRD berkomitmen memastikan setiap program yang dirancang memiliki perspektif inklusivitas yang jelas dan terukur.
Muhidi juga mengingatkan bahwa perencanaan pembangunan tidak cukup hanya mengikuti garis kebijakan nasional, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat di daerah.
[irp posts=”35366″ ]
“Pembangunan harus dirasakan semua pihak. Tidak boleh ada kelompok yang tertinggal, termasuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas,” ujarnya.
Langkah ini menjadi sinyal kuat bahwa DPRD Sumbar mulai menggeser pendekatan pembangunan ke arah yang lebih responsif dan berkeadilan, dengan memastikan kelompok disabilitas tidak lagi berada di pinggiran kebijakan, melainkan menjadi bagian dari prioritas pembangunan daerah. (*)













