PADANG, ONtime.ID — DPRD Provinsi Sumatera Barat menegaskan komitmennya untuk mengawal ketat penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027 di tengah tekanan anggaran dan tingginya kebutuhan pembiayaan pemulihan pascabencana.
Ketua DPRD Sumbar, Muhidi, menegaskan bahwa dokumen perencanaan tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, melainkan harus mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat.
“RKPD tidak boleh hanya menjadi dokumen administratif. Program yang disusun harus tepat sasaran dan berdampak nyata, terutama untuk pemulihan pascabencana dan penguatan ekonomi daerah,” ujar Muhidi saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Sumbar 2027, Rabu (8/4) di Gubernuran Sumbar.
[irp posts=”35370″ ]
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD 2027 menghadapi tantangan berat akibat tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipicu ketidakpastian ekonomi global dan dinamika geopolitik. Dampaknya, ruang fiskal daerah ikut tertekan sehingga pemerintah dituntut lebih selektif dan efisien dalam menentukan prioritas anggaran.
Di sisi lain, beban daerah semakin berat dengan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologis 2025. Total kerugian ditaksir mencapai Rp33,5 triliun, sementara kebutuhan anggaran pemulihan diperkirakan sekitar Rp22 triliun.
“Ini bukan angka kecil. Dibutuhkan terobosan kebijakan serta sinergi semua pihak agar pemulihan dan pembangunan tetap berjalan optimal,” tegasnya.
Muhidi menekankan bahwa kondisi tersebut menuntut kolaborasi lintas sektor yang lebih kuat, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota, serta keterlibatan dunia usaha dan masyarakat.
Menurutnya, tanpa sinergi yang solid, upaya pemulihan dan pembangunan berisiko berjalan lambat dan tidak efektif.
[irp posts=”35366″ ]
DPRD Sumbar, lanjutnya, akan terus mengawal proses perencanaan hingga tahap implementasi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar aplikatif, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Langkah ini menjadi penegasan bahwa di tengah keterbatasan fiskal, kualitas perencanaan dan ketepatan kebijakan menjadi kunci utama dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di Sumatera Barat. (*)
