SOLOK SELATAN, ONtime.ID — Pemerintah Kabupaten Solok Selatan mulai memperketat pengawasan dan validasi data penerima bantuan sosial serta program prioritas daerah.
Langkah itu dilakukan melalui kegiatan Verifikasi Data Penerima Manfaat Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL), Sekolah Rakyat, serta Evaluasi dan Sinkronisasi Data SIMSALABIM yang digelar di Aula Sarantau Sasurambi, Kamis (7/5/2026).
Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah membangun sistem data terpadu agar bantuan pemerintah tidak lagi salah sasaran maupun tumpang tindih.
Bupati Solok Selatan, Khairunas, menegaskan bahwa akurasi data merupakan fondasi utama dalam menentukan keberhasilan kebijakan publik dan program pembangunan daerah.
Menurutnya, banyak program bantuan pemerintah berpotensi tidak efektif apabila tidak didukung data yang valid, mutakhir, dan terintegrasi antarorganisasi perangkat daerah.
“Tanpa data yang akurat, maka kebijakan yang kita ambil berpotensi tidak efektif, bahkan dapat menimbulkan ketimpangan,” tegas Khairunas dalam sambutannya.
Ia menilai persoalan data masih menjadi tantangan serius dalam pelaksanaan berbagai program bantuan, mulai dari bantuan sosial hingga pembangunan infrastruktur dasar masyarakat.
Karena itu, Pemkab Solok Selatan terus mendorong penguatan SIMSALABIM sebagai pusat basis data terpadu daerah yang dapat digunakan seluruh perangkat daerah, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi program pembangunan.
Melalui sistem tersebut, pemerintah daerah ingin memastikan tidak ada lagi data ganda penerima bantuan, kesalahan sasaran, maupun ketidaksinkronan antarinstansi.
“Tujuan utama verifikasi ini adalah memastikan penerima manfaat benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat serta membangun integrasi data antar sektor dan perangkat daerah,” ujar Khairunas.
Dalam forum itu, Khairunas juga memberikan penekanan keras kepada seluruh petugas pendataan di lapangan, termasuk wali jorong, wali nagari, dan unsur pemerintahan lainnya, agar menjalankan proses validasi secara objektif dan teliti.
Ia mengingatkan bahwa kesalahan dalam pendataan bisa berdampak langsung terhadap masyarakat yang seharusnya menerima bantuan namun justru terabaikan.
“Validasi lapangan yang benar-benar akurat menjadi kunci utama agar bantuan pemerintah tepat sasaran dan diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” katanya.
Program BPBL sendiri menjadi salah satu program strategis yang menyasar masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan akses listrik baru. Sementara program Sekolah Rakyat diarahkan untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Melalui sinkronisasi data SIMSALABIM, Pemkab Solok Selatan berharap seluruh program prioritas daerah dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan terukur sehingga manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat secara merata. (*)
