TANAH DATAR, ONtime.ID — Anggaran Pemeliharaan Rutin Jalan Kabupaten di Kabupaten Tanah Datar terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Namun besarnya alokasi dana tersebut tampaknya belum sejalan dengan kualitas pekerjaan yang diterima masyarakat di lapangan.
Investigasi ONtime.ID pada Senin (1/6/2026) menemukan sejumlah kejanggalan dalam pekerjaan pemeliharaan rutin berupa tambal sulam (patching) jalan kabupaten di kawasan Kampung Rambutan, Jorong Ampek, Nagari Sungayang, Kecamatan Sungayang.
Sejumlah titik jalan yang mengalami kerusakan dan semestinya menjadi prioritas perbaikan justru terkesan diabaikan, sementara lokasi lain yang dinilai hanya membutuhkan penambahan material sirtu (pasir dan batu) malah mendapat lapisan aspal.
Temuan ini memunculkan pertanyaan serius terkait metode survei, perencanaan, hingga pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Pimpinan Pelaksana (Pimlak) Pemeliharaan Rutin pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR-P Kabupaten Tanah Datar.
[irp posts=”36648″ ]
Di lapangan, ONtime.ID menemukan adanya titik kerusakan berat pada ruas jalan Kampung Rambutan yang dialiri air secara terus-menerus hingga membentuk kubangan besar. Kondisi tersebut bahkan menyerupai kolam permanen yang membelah badan jalan.
Secara teknis, lokasi tersebut dinilai tidak cukup hanya ditangani dengan pekerjaan patching. Penanganan awal semestinya berupa pembangunan gorong-gorong atau sistem drainase yang memadai agar aliran air tidak lagi melintasi badan jalan. Namun kondisi itu justru terpantau luput dari pekerjaan pemeliharaan yang sedang berlangsung.
Ironisnya, titik yang berpotensi membahayakan pengguna jalan tersebut tetap dibiarkan, sementara pekerjaan aspal justru dilakukan pada beberapa lokasi yang tidak mengalami kerusakan signifikan.
“Kalau disebut irigasi bukan, karena melintas di badan jalan. Kalau disebut jalan juga sulit, karena lebih mirip bendungan air,” ujar Ica (33), warga Kampung Rambutan, kepada ONtime.ID.
Menurutnya, saat musim hujan lokasi tersebut kerap memicu kecelakaan. Genangan air yang menutupi badan jalan membuat pengendara tidak dapat memperkirakan kedalaman lubang maupun kondisi permukaan jalan.
[irp posts=”36636″ ]
Keluhan serupa disampaikan Devi (45), warga setempat. Ia menyebut perlintasan air yang merusak badan jalan tersebut telah berlangsung bertahun-tahun tanpa penanganan serius dari pemerintah.
“Sudah hampir lima tahun kondisi ini terjadi. Mulai dari pemerintah nagari sampai pemerintah kabupaten seolah membiarkan persoalan ini terus berulang,” katanya.
Lebih memprihatinkan lagi, aliran air yang memotong badan jalan tersebut diduga berasal dari kawasan Nagari Sumanik, Kecamatan Sungai Tarab. Selain limpasan dari area persawahan, sebagian air juga diduga berasal dari limbah rumah tangga. Di lokasi terlihat berbagai jenis sampah domestik yang terbawa arus dan menggenang di badan jalan.
Kinerja Pemeliharaan Rutin Perlu Dievaluasi
Berdasarkan informasi yang dihimpun ONtime.ID, pekerjaan pemeliharaan rutin pada ruas jalan di Kecamatan Sungayang dan Kecamatan Sungai Tarab berada di bawah tanggung jawab seorang Pimlak yang ditunjuk oleh Bidang Bina Marga Dinas PUPR-P Kabupaten Tanah Datar.
Dari hasil pengamatan lapangan, pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola tersebut menimbulkan dugaan bahwa proses identifikasi titik kerusakan belum dilakukan secara optimal. Sejumlah pekerjaan terlihat tidak berbasis tingkat urgensi kerusakan, sehingga berpotensi mengurangi efektivitas penggunaan anggaran pemeliharaan.
[irp posts=”36630″ ]
Fakta di internal Dinas PUPR-P menunjukkan terdapat tujuh Pimlak yang menangani pemeliharaan rutin jalan dengan pembagian wilayah masing-masing dua kecamatan, kecuali satu Pimlak yang membawahi tiga kecamatan sekaligus. Selain itu terdapat satu Pimlak khusus yang menangani pemeliharaan jembatan di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Datar.
Sistem “Silent” yang Sulit Diawasi
Berbeda dengan proyek fisik yang dilaksanakan kontraktor melalui mekanisme tender dan pengawasan terbuka, pekerjaan pemeliharaan rutin memiliki pola kerja yang relatif tertutup dari pantauan publik.
Dalam praktiknya, Pimlak memiliki peran yang sangat luas, mulai dari survei lapangan, perencanaan teknis, pelaksanaan pekerjaan, pengawasan, penyusunan laporan, hingga penyerahan hasil pekerjaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Model kerja yang terpusat pada satu pihak ini dinilai berpotensi menimbulkan lemahnya kontrol eksternal apabila tidak diimbangi dengan sistem audit dan pengawasan yang ketat.
[irp posts=”36626″ ]
Karena itu, sejumlah kalangan menilai sudah saatnya kinerja Pimlak, PPTK, hingga PPK pada Bidang Bina Marga Dinas PUPR-P Kabupaten Tanah Datar diaudit secara menyeluruh. Audit diperlukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran pemeliharaan jalan benar-benar digunakan sesuai kebutuhan lapangan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Masyarakat berhak mengetahui apakah peningkatan anggaran pemeliharaan rutin selama ini telah menghasilkan kualitas jalan yang lebih baik, atau justru menyisakan pertanyaan besar tentang efektivitas pelaksanaan dan pengawasannya.
Hingga berita ini diterbitkan, ONtime.ID masih berupaya meminta tanggapan resmi dari pihak Dinas PUPR-P Kabupaten Tanah Datar, khususnya Bidang Bina Marga, terkait temuan di lapangan tersebut. (BM)
