Kab. Padang Pariaman

Kantor Wali Nagari atau Arena Politik? Gestur Empat Jari Jadi Sorotan Warga

419
×

Kantor Wali Nagari atau Arena Politik? Gestur Empat Jari Jadi Sorotan Warga

Sebarkan artikel ini
Pilwana
Kantor Wali Nagari atau Arena Politik? Gestur Empat Jari Jadi Sorotan Warga

KATAPIANG, ONtime.ID — Menjelang pelaksanaan Pemilihan Wali Nagari (Pilwana) Katapiang, sebuah foto yang memperlihatkan sejumlah kader mengacungkan empat jari di dalam ruangan Kantor Wali Nagari Katapiang memicu polemik dan menjadi bahan perbincangan hangat di tengah masyarakat.

Foto yang beredar luas tersebut memperlihatkan beberapa orang yang disebut sebagai kader sedang berada di ruangan kerja yang digunakan dalam kegiatan pendataan penerima bantuan beras dari Dinas Sosial. Dalam momen itu, sejumlah orang tampak mengangkat empat jari ke arah kamera.

Sekilas mungkin terlihat sederhana. Namun di tengah memanasnya suhu politik nagari, gestur tersebut memunculkan berbagai tafsir. Tidak sedikit warga yang mengaitkannya dengan salah satu peserta Pilwana yang memiliki nomor urut empat.

Muncul pertanyaan di tengah masyarakat: apakah gestur tersebut sekadar kebetulan, candaan, atau justru mengandung pesan politik tertentu?

[irp posts=”37132″ ]

Hingga berita ini diturunkan, belum ada penjelasan resmi dari pihak terkait mengenai maksud dari simbol empat jari yang ditampilkan dalam foto tersebut. Ketiadaan klarifikasi justru membuat spekulasi berkembang dan menimbulkan beragam persepsi di kalangan warga.

“Kalau dilakukan di ruang publik biasa mungkin tidak terlalu menjadi perhatian. Tetapi ketika dilakukan di dalam kantor pemerintahan yang seharusnya netral, tentu masyarakat berhak bertanya dan menilai,” ujar seorang tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.

Sorotan publik semakin menguat karena kader yang terlihat dalam foto tersebut diketahui memiliki keterlibatan dalam berbagai kegiatan pelayanan masyarakat, termasuk membantu proses penyampaian informasi dan pendataan warga penerima bantuan sosial. Kondisi itu membuat masyarakat menuntut adanya kehati-hatian ekstra dalam menjaga netralitas selama tahapan Pilwana berlangsung.

Dalam konteks demokrasi nagari, netralitas aparatur dan seluruh pihak yang terlibat dalam pelayanan publik merupakan prinsip yang tidak bisa ditawar. Sekecil apa pun simbol atau gestur yang muncul di ruang pemerintahan dapat menimbulkan persepsi keberpihakan dan berpotensi mengganggu kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan yang jujur dan adil.

[irp posts=”37129″ ]

Pengamat sosial masyarakat menilai bahwa situasi seperti ini seharusnya menjadi perhatian serius. Menurutnya, ruang pemerintahan tidak boleh menjadi tempat yang memunculkan kesan dukungan terhadap peserta kontestasi tertentu, baik secara langsung maupun tidak langsung.

“Persoalannya bukan pada empat jari itu sendiri, tetapi pada persepsi publik yang muncul. Ketika simbol tertentu ditampilkan di lingkungan kantor pemerintahan pada masa tahapan pemilihan, maka wajar jika masyarakat mempertanyakan netralitas pihak-pihak yang ada di dalamnya,” katanya.

Kini publik menunggu penjelasan resmi dari pihak terkait agar polemik yang berkembang tidak semakin melebar. Transparansi dan keterbukaan dinilai menjadi langkah penting untuk meredam spekulasi sekaligus menjaga kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan Pilwana Katapiang.

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap proses demokrasi di tingkat nagari, setiap tindakan, simbol, dan gestur yang muncul di ruang publik akan selalu berada dalam pengawasan warga. Sebab, kepercayaan publik dibangun bukan hanya melalui aturan, tetapi juga melalui sikap dan keteladanan yang ditunjukkan oleh para pihak yang terlibat dalam pelayanan masyarakat. (*)

[irp posts=”37120″ ]

Ikuti Terus Saluran Whatsapp ONtime.ID