PASAMAN, ONtime.ID — Gelombang efisiensi anggaran yang melanda pemerintah daerah menjadi ujian serius bagi kepala daerah di seluruh Indonesia. Ketika ruang fiskal semakin sempit akibat keterbatasan transfer pusat dan tuntutan penghematan belanja, pemerintah dituntut tetap mampu menjaga kualitas pelayanan publik, menjalankan pembangunan, sekaligus memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Situasi tersebut juga dihadapi Pemerintah Kabupaten Pasaman. Dengan wilayah seluas 3.947,63 kilometer persegi, terdiri atas 12 kecamatan dan 62 nagari, serta jumlah penduduk sekitar 318 ribu jiwa berdasarkan data BPS Pasaman 2024, tantangan pemerataan pembangunan bukanlah persoalan sederhana.
Di tengah kondisi tersebut, Bupati Pasaman Welly Suhery memilih mengubah pola penganggaran pemerintah daerah. Sejak dilantik pada 30 Mei 2025, ia mendorong perubahan paradigma dari money follows function menjadi money follows program, yaitu mengarahkan belanja daerah pada program prioritas yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat, bukan sekadar mengikuti struktur organisasi perangkat daerah.
Paradigma tersebut sejalan dengan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran pemerintah yang menekankan efektivitas belanja berbasis hasil, sehingga setiap rupiah anggaran diharapkan menghasilkan dampak nyata terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat.
Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu strategi menghadapi keterbatasan fiskal yang kini dihadapi hampir seluruh pemerintah daerah.
Dalam praktiknya, pendekatan itu mulai diterapkan melalui penataan ulang prioritas pembangunan. Program-program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap masyarakat tetap dipertahankan, sementara kegiatan yang tidak menjadi prioritas dilakukan penyesuaian sesuai kemampuan keuangan daerah.
Salah satu program yang tetap dipertahankan adalah Universal Health Coverage (UHC) atau jaminan kesehatan semesta. Program ini tetap dijalankan meskipun membutuhkan alokasi anggaran yang besar.
Menurut Welly Suhery, pelayanan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang tidak boleh dikorbankan hanya karena keterbatasan fiskal.
Selain sektor kesehatan, pemerintah daerah juga melakukan penataan pola kerja organisasi perangkat daerah agar pelaksanaan program lebih terintegrasi dan mengurangi potensi tumpang tindih kegiatan antarunit kerja.
Melalui kebijakan tersebut, setiap OPD diarahkan fokus pada pencapaian target program sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing, sehingga anggaran lebih efisien dan hasil pembangunan dapat diukur secara lebih jelas.
“Orientasi kita adalah hasil yang dirasakan masyarakat. Program prioritas harus menjadi fokus, sementara penggunaan anggaran harus benar-benar efektif,” ujar Welly.
Ia menilai pola penganggaran berbasis program mampu mengurangi kecenderungan belanja rutin yang selama ini lebih banyak terserap untuk kebutuhan operasional birokrasi dibanding menghasilkan manfaat langsung bagi masyarakat.
Dalam satu tahun awal kepemimpinannya bersama Wakil Bupati Parulian Dalimunthe, sejumlah program unggulan mulai diimplementasikan sebagai bagian dari percepatan pembangunan daerah.
Program tersebut meliputi Gerakan Nagari Bangkit (Bangga Memakmurkan Masjid Berbasis ABS-SBK), layanan SIGAP berupa berobat dan ambulans gratis, pendidikan serta seragam sekolah gratis, hingga program ASN Bangkit yang menitikberatkan pada pelayanan publik yang berintegritas.
Di sektor pertanian, pemerintah meluncurkan program Bajak Gratis dan optimalisasi distribusi pupuk bersubsidi yang mulai diterapkan di Nagari Jambak, Kecamatan Lubuk Sikaping.
Program lain yang juga mulai berjalan mencakup penciptaan 1.000 lapangan kerja, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengembangan pusat kreativitas anak nagari, pemutakhiran data penerima bantuan sosial, hingga pembentukan nagari tangguh bencana.
Pemerintah Kabupaten Pasaman juga mulai memperluas akses digital melalui penyediaan internet gratis di sejumlah wilayah yang sebelumnya masuk kategori daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama pada fasilitas pelayanan kesehatan. Program tersebut direncanakan akan diperluas ke sektor pendidikan dan pelayanan publik lainnya.
Menurut Welly, seluruh program tersebut tidak berhenti pada tahap peluncuran semata. Pemerintah daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan program maupun kinerja aparatur pelaksana.
Evaluasi satu tahun kepemimpinan yang dilakukan pada akhir Mei 2026 menjadi salah satu instrumen untuk mengukur efektivitas seluruh program unggulan.
“Evaluasi dilakukan untuk melihat apa yang sudah berhasil dan apa yang masih menjadi kendala. Jika hambatannya anggaran, kita akan mencari solusi. Jika kendalanya sumber daya manusia, tentu akan dilakukan pembenahan,” katanya.
Ia menegaskan bahwa sepuluh program unggulan yang dirancang pemerintah merupakan fondasi menuju visi Pasaman Bangkit, yang menempatkan pelayanan publik, pembangunan sumber daya manusia, kesehatan, pendidikan, pertanian, dan infrastruktur sebagai prioritas pembangunan lima tahun ke depan.
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur dari banyaknya dokumen perencanaan ataupun besarnya anggaran yang tersedia, tetapi dari sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan manfaat kebijakan pemerintah.
Program Bajak Gratis, misalnya, yang sempat memunculkan berbagai tanggapan pada tahap awal pelaksanaan, kini mulai diintegrasikan dengan aplikasi digital BAGUS sebagai bagian dari transformasi layanan pertanian berbasis teknologi.
Welly menegaskan, pembangunan Pasaman harus diarahkan pada hasil yang nyata dan berkelanjutan.
“Ke depan, keberhasilan Pasaman Bangkit akan terlihat dari kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, hingga meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Itulah ukuran yang ingin kita capai,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus berpartisipasi dalam mendukung pembangunan daerah. Menurutnya, keterbatasan fiskal tidak boleh menjadi alasan berhentinya pelayanan kepada masyarakat, melainkan menjadi momentum untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.
“Mari kita bersama-sama mewujudkan Pasaman Bangkit yang berkarakter, maju, dan berkelanjutan,” tutup Welly Suhery. (agus)
