PADANG PARIAMAN, ONtime.ID – Status Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Padang Pariaman sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seharusnya menjadi momentum peningkatan kualitas pelayanan, efisiensi pengelolaan keuangan, serta percepatan pemeliharaan sarana dan prasarana.
Namun, di lapangan justru masih muncul berbagai keluhan dari masyarakat yang mempertanyakan sejauh mana perubahan status tersebut benar-benar berdampak terhadap pelayanan kepada pasien.
Dalam beberapa waktu terakhir, sejumlah keluarga pasien yang datang dari berbagai kecamatan di Kabupaten Padang Pariaman maupun daerah lain di Sumatera Barat mengeluhkan kondisi fasilitas rumah sakit yang dinilai belum memenuhi harapan sebagai rumah sakit milik pemerintah daerah.
Keluhan paling banyak disampaikan terkait kondisi ruang perawatan yang terasa panas dan pengap. Beberapa keluarga pasien mengaku terpaksa membawa kipas angin dari rumah agar pasien maupun penunggu dapat bertahan di dalam ruangan selama menjalani perawatan.
[irp posts=”37603″ ]
Situasi tersebut dinilai bertolak belakang dengan fungsi rumah sakit sebagai tempat pemulihan kesehatan yang seharusnya memberikan kenyamanan, terutama bagi pasien yang membutuhkan kondisi lingkungan yang kondusif untuk proses penyembuhan.
Selain persoalan kenyamanan, aspek kebersihan lingkungan rumah sakit juga menjadi sorotan. Sejumlah pengunjung menilai masih terdapat area yang kurang terawat, mulai dari lantai yang dinilai tidak segera dibersihkan hingga fasilitas sanitasi yang dianggap belum optimal.
Kondisi tersebut menimbulkan kekhawatiran masyarakat terhadap standar kebersihan di lingkungan rumah sakit. Mengingat rumah sakit merupakan fasilitas pelayanan kesehatan, kebersihan menjadi salah satu unsur penting dalam mencegah risiko infeksi dan menjaga keselamatan pasien.
Sorotan juga mengarah pada kondisi fisik bangunan rumah sakit. Berdasarkan keluhan yang disampaikan keluarga pasien, masih ditemukan bagian loteng yang mengalami kerusakan dan berlubang di beberapa titik bangunan. Kondisi tersebut dikhawatirkan berpotensi menimbulkan risiko keselamatan apabila tidak segera diperbaiki, terutama saat musim hujan yang dapat menyebabkan kebocoran ke dalam ruangan pelayanan.
[irp posts=”37596″ ]
Yang tidak kalah memprihatinkan adalah kondisi akses menuju Unit Gawat Darurat (UGD). Jalan yang menjadi jalur utama keluar-masuk pasien darurat dilaporkan dipenuhi lubang dan permukaannya tidak rata.
Padahal, akses menuju UGD merupakan jalur vital yang setiap saat digunakan ambulans, tandu, kursi roda maupun petugas medis dalam melakukan evakuasi pasien. Kondisi jalan yang rusak dikhawatirkan dapat menghambat mobilitas petugas serta mengurangi kenyamanan pasien, khususnya mereka yang berada dalam kondisi kritis.
“Kami datang berharap mendapat pelayanan kesehatan yang layak. Tetapi kenyataannya kami harus membawa kipas angin sendiri karena ruangan terasa panas. Jalan menuju UGD juga banyak lubangnya sehingga pasien yang menggunakan tandu terasa terguncang. Kami berharap kondisi ini segera diperbaiki,” ujar salah seorang keluarga pasien yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.
Munculnya berbagai keluhan tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengelolaan RSUD setelah berstatus BLUD. Dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dimiliki BLUD, masyarakat berharap pemeliharaan fasilitas dasar dapat dilakukan lebih cepat sehingga pelayanan kepada pasien tidak terganggu.
Pengamat pelayanan publik menilai bahwa kualitas layanan kesehatan tidak hanya diukur dari kemampuan tenaga medis, tetapi juga dari kelayakan infrastruktur, kebersihan lingkungan, kenyamanan ruang perawatan, serta akses yang aman menuju fasilitas pelayanan darurat.
[irp posts=”37593″ ]
Karena itu, masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman melalui Dinas Kesehatan bersama manajemen RSUD segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kondisi fasilitas rumah sakit. Perbaikan infrastruktur, peningkatan standar kebersihan, serta penyediaan fasilitas pendukung dinilai mendesak agar pelayanan kesehatan benar-benar sejalan dengan harapan masyarakat.
Selain itu, publik juga berharap pengelolaan anggaran yang melekat pada status BLUD dilaksanakan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan mutu pelayanan sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh pasien sebagai penerima layanan.
Hingga berita ini diterbitkan, Direktur RSUD Kabupaten Padang Pariaman maupun Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman belum memberikan tanggapan resmi terkait berbagai keluhan yang disampaikan masyarakat. TIM media telah berupaya meminta konfirmasi dan akan memberikan ruang hak jawab apabila pihak rumah sakit maupun pemerintah daerah menyampaikan penjelasan atau klarifikasi atas persoalan tersebut. (tim)
