KUANTAN SINGINGI, ONtime.ID — Polres Kuantan Singingi (Kuansing), Riau, memperketat kesiapsiagaan menghadapi potensi aksi unjuk rasa. Langkah tersebut ditandai dengan apel siaga pengamanan yang digelar jajaran Polres Kuansing, Jumat (28/8/2026).
Apel itu bukan sekadar rutinitas. Kepolisian menjadikannya sebagai langkah antisipasi untuk memastikan seluruh personel benar-benar memahami tugas dan tanggung jawab apabila situasi di lapangan berkembang secara cepat.
Kekuatan pengamanan melibatkan berbagai satuan, di antaranya Sat Samapta, Sat Lantas, Sat Reskrim, Sat Intelkam, staf gabungan, hingga Bhabinkamtibmas dari sejumlah Polsek jajaran.
Kapolres Kuansing AKBP Hidayat Perdana menegaskan, kesiapan menghadapi aksi massa tidak boleh berhenti pada pengerahan personel. Seluruh unsur pendukung, mulai dari peralatan, kendaraan, sarana-prasarana hingga sistem komunikasi, harus dipastikan berfungsi dan siap digunakan.
“Yang paling utama adalah memastikan personel siap, sarana dan prasarana siap, komunikasi siap, serta seluruh rencana pengamanan dipahami oleh masing-masing anggota. Kita harus mampu mengantisipasi setiap kemungkinan yang dapat terjadi di lapangan,” tegas Hidayat.
Menurutnya, pengamanan unjuk rasa membutuhkan perhitungan yang matang. Polisi harus mampu menjaga keamanan dan ketertiban tanpa mengabaikan hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat di muka umum.
Karena itu, personel diminta mengedepankan pendekatan humanis, persuasif, profesional dan proporsional dalam menjalankan tugas.
“Kita harus menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum. Laksanakan pengamanan dengan cara yang humanis dan tetap menjaga ketertiban, keamanan serta kepentingan masyarakat lainnya,” ujarnya.
Jangan Terprovokasi
Hidayat memberikan peringatan khusus kepada seluruh personel agar tidak mudah terpancing oleh situasi di lapangan. Menurutnya, tindakan yang tidak terukur justru dapat memperbesar eskalasi dan mengganggu jalannya pengamanan.
Setiap tindakan kepolisian, kata dia, harus mengacu pada prosedur serta ketentuan hukum yang berlaku. Penggunaan kekuatan juga wajib dilakukan secara bertahap, terukur dan proporsional sesuai tingkat ancaman.
“Prinsip penggunaan kekuatan secara bertahap juga harus menjadi pedoman. Artinya, setiap tindakan kepolisian harus terukur, proporsional dan dapat dipertanggungjawabkan,” katanya.
Selain kesiapan fisik, komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mencegah gesekan antara massa aksi dan aparat keamanan.
Personel diperintahkan membangun koordinasi dengan koordinator lapangan, instansi terkait serta seluruh unsur pengamanan. Deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan juga harus diperkuat agar setiap perkembangan dapat segera direspons.
“Personel jangan mudah terprovokasi. Harus bisa kendalikan emosi, jaga keselamatan diri sendiri, rekan maupun masyarakat. Hadapi situasi dengan tenang, profesional dan penuh tanggung jawab,” tegas Hidayat.
Ia menambahkan, setiap aksi massa memiliki karakter dan potensi kerawanan yang berbeda. Karena itu, pola pengamanan tidak dapat dilakukan secara serampangan, melainkan harus disesuaikan dengan perkembangan situasi di lapangan.
Kesiapsiagaan, kewaspadaan serta kemampuan personel membaca situasi menjadi bagian penting agar aksi penyampaian aspirasi tetap berlangsung aman dan tertib.
“Personel melaksanakan tugas dengan semangat Presisi, junjung tinggi profesionalitas dan integritas, serta berikan rasa aman kepada seluruh masyarakat,” pungkas AKBP Hidayat Perdana. (Edy/Hms)
