Kab. Mentawai

Terendam Banjir Hingga 2 Meter, Warga Tiga Desa di Siberut Barat Pertanyakan Kinerja BPBD dan Dinsos Mentawai

36
×

Terendam Banjir Hingga 2 Meter, Warga Tiga Desa di Siberut Barat Pertanyakan Kinerja BPBD dan Dinsos Mentawai

Sebarkan artikel ini
Banjir
Terendam Banjir Hingga 2 Meter, Warga Tiga Desa di Siberut Barat Pertanyakan Kinerja BPBD dan Dinsos Mentawai

MENTAWAI, ONtime.ID – Masyarakat dari tiga desa di Kecamatan Siberut Barat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, melayangkan protes keras terhadap Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Sosial (Dinsos) setempat.

Warga menilai kedua instansi tersebut kerap mengabaikan wilayah mereka dalam pendataan desa terdampak bencana, termasuk saat banjir dengan ketinggian mencapai 1 hingga 2 meter menerjang wilayah mereka pada Rabu (18/11/2026).

Keluhan ini datang dari warga Desa Bojakan—khususnya Dusun Lubaga, Dusun Bai, dan Dusun Bojakan—serta warga Desa Simalegi dan Desa Simatalu. Meski permukiman warga terendam air hingga 2 meter, ketiga desa tersebut tidak pernah masuk dalam daftar penerima bantuan maupun laporan resmi wilayah terdampak bencana.

Kornelius Gozay, selaku perwakilan masyarakat setempat, mengungkapkan kekecewaannya atas ketimpangan pendataan tersebut. Menurutnya, secara geografis wilayah mereka justru menjadi titik pertama yang diterjang air sebelum banjir meluas ke desa-desa lain.

“Faktanya di lapangan, seperti pada banjir 18 November kemarin yang ketinggiannya mencapai 1 sampai 2 meter, sebelum desa lain seperti Desa Sotboyak dan Desa Monganpoula terdampak, Desa Bojakan justru yang lebih dulu terendam. Namun anehnya, nama desa kami tidak pernah tercatat,” tegas Kornelius dalam keterangannya, Kamis (19/11/2026).

Ia menyayangkan sikap pihak BPBD dan Dinas Sosial yang dinilai tutup mata dan tidak pernah turun langsung melakukan pendataan di ketiga desa tersebut. Kondisi ini membuat masyarakat merasa dianaktirikan oleh pemerintah daerah sendiri.

“Saya sebagai perwakilan masyarakat sangat menyesalkan perlakuan ini. Apakah pihak BPBD dan Dinas Sosial tidak mengakui bahwa Desa Simalegi, Desa Simatalu, dan Desa Bojakan ini adalah bagian dari Kabupaten Kepulauan Mentawai?” kritik Kornelius dengan nada tajam.

Masyarakat mendesak Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai segera mengevaluasi kinerja instansi terkait. Warga menuntut keadilan dalam sistem pendataan kebencanaan agar penyaluran bantuan dan penanganan pascabencana dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat Mentawai tanpa terkecuali. (Fais)