SOLOK, ONtime.ID – Persoalan hukum yang menyeret aktivitas pertambangan CV Putra YLM di Nagari Air Dingin, Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terus menjadi perhatian publik. Sejumlah dugaan persoalan mencuat, mulai dari dugaan penggelapan pajak, potensi kerusakan lingkungan, hingga aktivitas pertambangan yang dipersoalkan terkait kelengkapan dokumen teknis dan administratif, termasuk Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) serta keberadaan Kepala Teknik Tambang (KTT).
Di tengah berbagai sorotan tersebut, Kejaksaan Negeri (Kejari) Solok melalui bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) tengah melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan tambang Galian C di kawasan tersebut untuk periode 2020–2026.
Langkah hukum itu bukan sekadar persoalan administratif. Aparat penegak hukum sedang menelusuri kemungkinan adanya perbuatan melawan hukum dalam aktivitas pertambangan yang berpotensi berdampak terhadap keuangan negara maupun kepentingan publik.
Berdasarkan dokumen resmi Kejari Solok Nomor B-2011/L.3.15.4/Fd.1/09/2026 tertanggal 14 September 2026, Yurnalis selaku Direktur CV Putra YLM telah diminta hadir untuk memberikan keterangan pada Kamis, 17 September 2026, pukul 09.00 WIB, di Kantor Kejari Solok.
Dalam surat tersebut, Yurnalis juga diminta membawa sejumlah dokumen penting terkait kegiatan pertambangan, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR), persetujuan lingkungan, serta dokumen pendukung lainnya.
Permintaan keterangan itu merupakan bagian dari penyelidikan berdasarkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor PRIN-03/L.3.15/Fd.1/06/2026 tertanggal 18 Juni 2026, yang kemudian diperpanjang melalui Nomor PRIN-03.a/L.3.15/Fd.1/07/2026 tertanggal 29 Juli 2026.
Penyelidikan Menyentuh Sejumlah Instansi
Kasi Pidsus Kejari Solok, Aristoteles, S.H., saat dikonfirmasi media ini membenarkan bahwa tim penyelidik telah meminta keterangan dari sejumlah pihak yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di Nagari Air Dingin.
Menurut Aristoteles, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan di antaranya pelaku kegiatan pertambangan CV Putra YLM dan PT Bukit Villa Putri.
Tim penyelidik juga telah mengumpulkan dokumen terkait kegiatan usaha pertambangan di wilayah tersebut. Saat ini, dokumen-dokumen itu tengah dipelajari dan dicocokkan dengan keterangan yang diperoleh selama proses penyelidikan.
Tak hanya pihak perusahaan, pemeriksaan juga telah menjangkau sejumlah instansi pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan perizinan, pengawasan, tata ruang, pertanahan, dan lingkungan hidup.
Instansi yang telah dimintai keterangan meliputi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Dinas ESDM Provinsi Sumatera Barat, Dinas PUPR Kabupaten Solok, Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Solok, Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Solok, serta perangkat Nagari Air Dingin.
Aristoteles menegaskan, penyelidikan masih berlangsung. Tim terus mendalami berbagai keterangan dan dokumen untuk memperkuat pembuktian dugaan perbuatan melawan hukum dalam kegiatan pertambangan di wilayah tersebut.
Ia juga mengakui bahwa banyaknya regulasi yang mengatur sektor pertambangan, ditambah perubahan kewenangan penerbitan perizinan, menjadi bagian yang harus dicermati secara teliti oleh tim penyelidik.
RKAB, KTT, Pajak, Dan Lingkungan Jadi Persoalan Yang Perlu Dibuka
Di luar proses penyelidikan dugaan korupsi, sejumlah persoalan lain terkait aktivitas CV Putra YLM juga membutuhkan penjelasan terbuka dan berbasis dokumen.
Persoalan kelengkapan RKAB dan keberadaan KTT perlu ditelusuri berdasarkan jenis izin, periode kegiatan, serta ketentuan pertambangan yang berlaku pada masing-masing tahun. Sebab, kepatuhan perusahaan tambang tidak cukup hanya dilihat dari keberadaan izin usaha, tetapi juga dari pemenuhan kewajiban teknis, operasional, keselamatan pertambangan, dan pelaporan.
Begitu pula dengan dugaan penggelapan atau ketidakpatuhan pajak. Perlu ditelusuri apakah seluruh produksi, volume penjualan, dan kewajiban pajak daerah maupun kewajiban penerimaan negara telah dilaporkan sesuai ketentuan.
Sementara itu, dugaan kerusakan lingkungan juga tidak boleh berhenti sebagai isu. Perlu dilakukan pemeriksaan terhadap persetujuan lingkungan, pelaksanaan kewajiban pengelolaan dan pemantauan lingkungan, reklamasi, serta kondisi faktual kawasan pertambangan. (tim)
