Peristiwa

Proyek Jalan Rp3,6 Miliar di Kawasan Kota Tua Padang Disorot, Kontrak Berakhir Pekerjaan Masih Berlanjut

57
×

Proyek Jalan Rp3,6 Miliar di Kawasan Kota Tua Padang Disorot, Kontrak Berakhir Pekerjaan Masih Berlanjut

Sebarkan artikel ini
Proyek
Proyek Jalan Rp3,6 Miliar di Kawasan Kota Tua Padang Disorot, Kontrak Berakhir Pekerjaan Masih Berlanjut

PADANG, ONtime.ID – Proyek Rehabilitasi Jalan Paket 4 di kawasan Jalan Kelenteng, Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Sumatera Barat, mulai menuai sorotan serius. Proyek bernilai Rp3,64 miliar yang dikerjakan PT Polada Mutiara Aceh tersebut diduga menyisakan sejumlah persoalan, mulai dari masa pelaksanaan kontrak, kualitas pekerjaan fisik, kesesuaian material hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sorotan mencuat setelah aktivitas pengerjaan masih terlihat berlangsung pada Kamis (19/11/2026), meskipun berdasarkan perhitungan masa pelaksanaan kontrak, pekerjaan tersebut diduga telah melewati batas waktu yang ditetapkan.

Pantauan di lokasi memperlihatkan satu unit mini excavator bersama sejumlah pekerja masih melakukan aktivitas pengerjaan di depan kawasan Klenteng, Kota Tua Padang. Kondisi ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pekerjaan tersebut masih memiliki dasar perpanjangan waktu yang sah atau justru berlangsung setelah berakhirnya masa kontrak?

Berdasarkan dokumen proyek, Surat Perintah Kerja (SPK) diterbitkan pada 14 Juli 2026 dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender. Jika dihitung sejak tanggal tersebut, masa pelaksanaan diperkirakan berakhir pada 10 November 2026, dengan tetap memperhatikan ketentuan penghitungan hari kontrak.

Artinya, aktivitas pekerjaan yang masih berlangsung pada 19 November 2026 membutuhkan penjelasan resmi dari Dinas PUPR Kota Padang. Apakah telah diterbitkan adendum perpanjangan waktu? Apakah keterlambatan telah dicatat secara administratif? Dan apakah kontraktor telah dikenakan konsekuensi sesuai ketentuan kontrak apabila keterlambatan terbukti terjadi tanpa dasar yang sah?

Spesifikasi Besi Dan Mutu Beton Dipertanyakan

Persoalan tidak berhenti pada dugaan keterlambatan. Kondisi fisik pekerjaan di lapangan juga memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian pelaksanaan dengan spesifikasi teknis.

Dari dokumentasi pantauan lapangan, terlihat besi tulangan terpasang di atas permukaan beton yang diduga telah dicor. Ukuran besi tampak relatif kecil, jarak pemasangan terlihat renggang, serta penataannya terkesan kurang teratur.

Kondisi tersebut perlu diuji melalui pemeriksaan teknis, bukan sekadar penilaian visual. Apakah diameter dan jarak tulangan telah sesuai gambar kerja? Apakah posisi tulangan, selimut beton, serta metode pengecoran memenuhi spesifikasi yang dipersyaratkan?

Terlebih, pekerjaan beton dengan mutu K-250 membutuhkan pengendalian kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan melalui dokumen pengujian dan pemeriksaan teknis.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, persoalan ini tidak boleh dianggap sebagai kekurangan administratif semata. Kualitas konstruksi jalan berkaitan langsung dengan daya tahan infrastruktur dan penggunaan anggaran publik.

Gorong-Gorong Berbeda Dari Informasi Papan Proyek?

Temuan lain yang tidak kalah penting adalah pekerjaan saluran gorong-gorong.

Dalam informasi proyek disebutkan penggunaan gorong-gorong pipa beton bertulang berukuran 80 x 80 sentimeter. Namun, berdasarkan dokumentasi kondisi lapangan, konstruksi yang terlihat justru menyerupai pasangan bata merah berbentuk kotak di dalam galian tanah.

Perbedaan tampilan konstruksi tersebut menimbulkan pertanyaan serius mengenai kesesuaian antara spesifikasi dalam dokumen proyek dan pekerjaan yang direalisasikan.

Apakah pasangan bata tersebut hanya merupakan bagian dari pekerjaan pendukung? Apakah memang terdapat perubahan desain atau metode konstruksi? Jika ada perubahan, apakah telah melalui persetujuan teknis dan administrasi yang sah?

Dinas PUPR, kontraktor pelaksana, serta konsultan pengawas perlu membuka dokumen gambar kerja dan menjelaskan dasar pelaksanaan konstruksi tersebut kepada publik.

Sebab, perubahan spesifikasi maupun metode pekerjaan tidak boleh dilakukan tanpa mekanisme dan persetujuan sesuai ketentuan kontrak.

Dugaan Perusahaan Pinjaman

Di tengah sorotan pekerjaan fisik, muncul pula informasi mengenai dugaan penggunaan perusahaan pinjaman oleh pihak pelaksana proyek.

Informasi tersebut masih memerlukan pembuktian dan klarifikasi. Namun, apabila benar terdapat praktik peminjaman badan usaha atau penggunaan identitas perusahaan yang tidak sesuai dengan pihak yang sebenarnya mengendalikan pekerjaan, persoalan tersebut patut ditelusuri secara serius.

Pemeriksaan perlu mencakup legalitas badan usaha, dokumen penawaran, identitas penanggung jawab, personel inti, serta kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan dokumen kontrak.

Transparansi mengenai siapa yang bertanggung jawab secara hukum dan teknis atas proyek bernilai miliaran rupiah merupakan hal mendasar dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Penerapan K3 Dan Pengawasan

Selain persoalan teknis, sejumlah pekerja di lokasi terlihat diduga belum menggunakan alat pelindung diri (APD) secara lengkap.

Kondisi tersebut menjadi catatan penting mengingat pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan kerja. Kontraktor pelaksana berkewajiban menerapkan sistem manajemen keselamatan konstruksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Pertanyaan lainnya adalah efektivitas pengawasan di lapangan. Saat pantauan dilakukan, tidak terlihat perwakilan kontraktor, konsultan supervisi, maupun tim teknis berada di lokasi pekerjaan.

Padahal, pengawasan bukan sekadar formalitas atau tanda tangan dalam laporan kemajuan pekerjaan. Pengawas harus memastikan volume, mutu material, metode pelaksanaan, hingga keselamatan kerja berjalan sesuai ketentuan.

Dengan nilai kontrak mencapai Rp3,64 miliar, publik berhak mengetahui bagaimana pengawasan dilakukan dan apakah seluruh tahapan pekerjaan telah diperiksa secara memadai.

Dinas PUPR Diminta Buka Dokumen Dan Hasil Pengawasan

Proyek yang berada di kawasan Kota Tua Padang tersebut semestinya mendapatkan perhatian khusus. Selain menyangkut kepentingan masyarakat, kawasan Jalan Kelenteng dan Batang Arau memiliki nilai sejarah serta potensi wisata yang perlu dijaga.

Untuk memperoleh klarifikasi, redaksi telah berupaya menghubungi Kepala Dinas PUPR Kota Padang, Malvi Hendri, melalui pesan WhatsApp di nomor 082174336xxx. Namun, hingga berita ini disusun, belum diperoleh tanggapan resmi.

Dinas PUPR Kota Padang didesak memberikan penjelasan secara terbuka mengenai status kontrak, realisasi progres pekerjaan, kemungkinan adendum perpanjangan waktu, hasil pengujian mutu beton, kesesuaian konstruksi gorong-gorong, serta evaluasi terhadap penerapan K3. (tim)