PADANG, ONTIME.ID–Mengisi masa istirahat bersidang (reses) kedua tahun 2023, 65 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat kembali turun ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Seperti diketahui, disamping melaksanakan tugas dan fungsi berhubungan dengan legislasi, penganggaran dan pengawasan, DPRD juga memiliki peran dalam manampung dan menjemput aspirasi masyarakat.
Masyarakat Kampung Baru Keluhkan Zonasi dan Ketimpangan Penyaluran PKH
Persoalan zonasi penerimaan siswa baru hingga timpangnya penyebaran bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) menjadi keluhan yang ditampung Wakil Ketua DPRD Sumbar Suwirpen Suib, saat reses masa sidang kedua 2022/2023 di Kampung Baru Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang Kamis (2/3).
“Banyak anak-anak warga Kampung Baru yang tidak tertampung pada sekolah negeri terdekat. Dalam kondisi ekonomi sulit seperti sekarang, masyarakat terpaksa menyambung pendidikan anaknya di sekolah swasta,” katanya.
Suwirpen menyebut, penyebaran bantuan PHK juga mengalami ketimpangan. Ada masyarakat yang sangat membutuhkan, justru tidak tersentuh bantuan. Oleh karena itu, ia mendesak agar basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) diperbaharui.
“Kondisinya terbalik, masyarakat mampu sekolah di negeri, sementara yang kurang mampu melanjutkan pendidikan di swasta. Ironisnya, penyebaran bantuan PKH juga mengalami kondisi yang sama,” tukasnya.
Ia berharap keluhan masyarakat itu segera dicarikan solusinya. Apalagi sekarang kondisi ekonomi sulit dan di dunia kerja pun banyak terjadi PHK. Kondisi itu diperburuk dengan tingginya harga bahan pokok.
Sementara itu, salah satu warga Kampung Baru, Yuni mengatakan, mengakui banyak anak yang tidak tertampung pada sekolah negeri karena sistem zonasi. SMA terdekat di Lubeg adalah SMAN 16 atau SMAN 9 Padang, namun daya tampungnya terbatas.
“Kita berharap persoalan diperjuangkan di pemerintah provinsi, sehingga anak-anak bisa mendapatkan pendidikan layak dan sesuai dengan ekonomi keluarga,” katanya.
Masyarakat Jorong Giri Butuh Jalan Tani yang Layak
Anggota Komisi II DPRD Sumbar Syamsul Bahri melakukan reses perorangan masa sidang kedua 2022/2023 di Jorong Giri, Nagari Giri Maju, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, Rabu (1/3). Dalam reses itu hadir Plt Walinagari Giri Maju Ratna dan anggota DPRD Pasbar dari Fraksi PDIP Dedi Lesmana.
Politisi PDIP itu menerima sejumlah aspirasi masyarakat, salah satunya terkait jalan usaha tani yang butuh perbaikan dalam menunjang distribusi hasil panen.
“Jalan yang ada saat ini sangat tidak layak dan menyulitkan masyarakat mengangkut hasil panen,” kata Syamsul Bahri.
Menurutnya, pertanian merupakan sektor unggulan dalam pemerintahan Gubernur Mahyeldi dan Wagub Audy. Oleh karena itu, butuh komitmen bersama untuk memajukan bidang ini. Salah satunya mengupayakan kelancaran distribusi pertanian.
“Banyak jalan pertanian di Pasbar yang tidak layak, mestinya ini jangan sampai luput dari perhatian pemerintah. Padahal, 10 persen anggaran dari APBD Sumbar atau sekitar Rp600 miliar dialokasikan untuk pertanian,” katanya.
Salah seorang masyarakat Jorong Giri Maju, Agus mengatakan, melalui reses ini, diharapkan ada titik terang terkait perbaikan jalan usaha tani yang saat kondisinya semakin hari semakin buruk.
“Kadang anak sekolah juga sering jatuh saat lewat di jalan ini. Semoga bisa cepat diperbaiki,” ucapnya.
Arkadius Jemput Aspirasi Masyarakat Tanah Datar
Anggota DPRD Sumbar, Arkadius Dt. Intan Bano, menggelar reses perorangan masa persidangan kedua tahun 2023, di Gedung Nasional Maharajo Dirajo Batusangkar, Rabu (1/3).
Reses tersebut dihadiri, Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Tanah Datar, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari (BPRN) se Tanah Datar dan Pendamping Desa se Tanah Datar.
Ia mengatakan, reses merupakan kewajiban bagi anggota DPRD, dalam menjaring informasi untuk kemudian disalurkan. Aspirasi yang berhasil dihimpun melalui Reses nantinya, akan diperjuangkan melalui lembaganya. “Saya berharap, apa yang menjadi usulan masyarakat nantinya, juga dapat disampaikan dalam Musrenbang tingkat Nagari, Kecamatan, dan Kabupaten,” ulasnya.
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat ini menyampaikan, bahwa apa yang menjadi kebutuhan masyarakat akan selalu diperjuangkan. “Intinya, kami selalu siap untuk memperjuangkan aspirasi yang disampaikan demi kesejahteraan masyarakat ,” ujarnya.
Ismunandi Sofyan Serap Aspirasi Masyarakat Lubuk Basung
Guna menjemput aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya, anggota DPRD Sumbar, Ismunandi Sofyan mengadakan reses perorangan di Aula Hotel Sakura Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Kegiatan yang diadakan pada Kamis (2/3) itu juga dihadiri Kadis Perhubungan yang mewakili Bupati Agam, Camat Lubuk Basung, dan Wali Nagari se-Kecamatan Lubuk Basung.
Ismunandi menyebutkan, kegiatan ini diadakan agar bisa mengetahui apa yang menjadi keinginan dari masyarakat di daerah pemilihannya.
“Dengan adanya reses atau bertemu langsung ini, kami bisa tahu kebutuhan masyarakat yang nantinya bisa direalisasikan baik itu melalui dana pokok pikiran (pokir) atau APBD. Silakan mengajukan apa yang dibutuhkan, kami akan membantu, tapi yang akan kami bantu mereka yang mengajukan berbentuk kelompok, bukan melalui perorangan,” katanya.
Ismunandi berharap, dengan adanya reses ini, banyak pembangunan yang bisa dijalankan di Lubuk Basung. Dengan begitu bisa benar-benar menjadikan Lubuk Basung jadi ibu kota Kabupaten Agam, bukan seperti sekarang ini.
“Sebenarnya kami malu, katanya ibu kota kabupaten, namun nyatanya belum mencerminkan demikian, seperti pembangunan masih kurang,” ucapnya.
Untuk itu, pihaknya ingin membangun dengan harapan, bagaimana Lubuk Basung ini benar-benar memiliki ciri khas sebagai ibu kota kabupaten. “Artinya banyak pembangunan di sini, bukan seperti sekarang ini,” ujarnya.
Ismunandi mengakui, memang benar pendapatan Kabupaten Agam belum bisa untuk membangun Agam sendiri, bahkan dengan APBD Agam sekalipun. Tetapi masih banyak jalan lain yang bisa dilakukan, asal semua pihak ikut terlibat. “Kalau kita kompak Insya Allah tidak ada yang tidak mungkin,” ucap politisi Partai Gerindra itu. (*/vand)
