PADANG PARIAMAN, ONtime.ID — Di tengah derasnya bantuan dari berbagai elemen masyarakat untuk korban banjir di Kabupaten Padang Pariaman, muncul keprihatinan publik terkait penumpukan logistik di Rumah Dinas Bupati Padang Pariaman.
Bantuan berupa sembako, beras, genset, selimut, pakaian layak pakai, hingga peralatan darurat lainnya dilaporkan tidak segera didistribusikan ke wilayah terdampak, meskipun daerah tersebut telah berstatus darurat bencana.
Sejak bencana banjir melanda beberapa kecamatan di Padang Pariaman, dukungan dari masyarakat, lembaga kemanusiaan, organisasi, serta pihak DPR RI berdatangan. Ribuan paket sembako hingga peralatan penting seperti genset diserahkan melalui pemerintah daerah. Namun alih-alih langsung dikirim ke lokasi terdampak, sebagian bantuan terlihat masih berada di area rumah dinas, menunggu proses distribusi yang belum jelas arah dan waktunya.
Dalam kondisi darurat, keterlambatan distribusi tidak hanya menjadi persoalan administratif, tetapi juga berdampak langsung terhadap keselamatan dan kelangsungan hidup warga. Ribuan warga masih bertahan di rumah yang terendam lumpur, tenda pengungsian, dan dapur umum yang beroperasi seadanya. Di banyak titik, warga membutuhkan penerangan, pakaian kering, makanan siap saji, dan tempat tidur yang layak.
Namun lambatnya distribusi bantuan menimbulkan pertanyaan besar dari masyarakat. Publik menilai pemerintah daerah seolah memperlakukan bantuan tersebut seperti bantuan sosial (bansos) reguler yang harus melalui proses pendataan penerima. Padahal dalam situasi darurat bencana, mekanisme penyaluran semestinya dilakukan secara cepat dan tanpa syarat birokratis.
Para relawan yang beroperasi di lapangan menyebut bahwa sejumlah nagari terdampak masih kekurangan suplai bantuan. Mereka menilai pola distribusi pemerintah daerah kurang responsif dan belum menyentuh seluruh wilayah terdampak secara merata. Beberapa di antaranya menyebut bahwa jalur distribusi hanya terfokus pada titik yang mudah dijangkau, sementara daerah yang aksesnya sulit kerap terabaikan.
Di sisi lain, warga berharap pemerintah daerah segera membuka akses yang lebih luas kepada perangkat nagari, pemuda, organisasi masyarakat, dan relawan agar penyaluran bantuan dapat dilakukan bersama-sama. Transparansi dan koordinasi yang lebih terbuka dinilai menjadi solusi untuk menghindari penumpukan logistik yang berlarut-larut.
Situasi ini menimbulkan desakan agar pemerintah daerah bergerak cepat, mengingat setiap hari keterlambatan distribusi berarti memperpanjang penderitaan korban. Bantuan yang sudah berada di lumbung harus segera dipindahkan ke tangan warga, bukan menunggu proses administratif yang justru tidak relevan dalam kondisi darurat.
Bencana tidak menunggu. Sementara warga korban banjir terus berjuang di tengah kondisi yang serba terbatas, bantuan yang tersimpan di rumah dinas adalah simbol ketidaksiapan pemerintah dalam mengeksekusi mandat penanggulangan bencana secara sigap dan tepat waktu. Publik berharap pemerintah daerah segera membenahi pola distribusi, mempercepat penyaluran, serta memastikan tidak ada satu pun bantuan yang mandek di tengah jalan.
Kembali pada prinsip dasar penanganan bencana: keselamatan dan kebutuhan mendesak warga adalah prioritas. Setiap karung beras, setiap selimut, dan setiap genset yang tidak segera disalurkan adalah satu langkah mundur dalam upaya penyelamatan korban banjir Padang Pariaman. (*)
