BUKITINGGI, ONTIME.ID — Kota Bukittinggi menjadi salah satu dari 50 kabupaten/kota se-Indonesia yang menandatangani nota kesepakatan (MoU) Gerakan Menuju Kota Cerdas. Penandatangan MoU itu dilakukan secara virtual di Bukittinggi Command Center (BCC) Balaikota, Kamis (21/4).
Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Johnny G. Plate, dalam sambutannya secara virtual menyampaikan, tidak semua daerah bisa dikatakan smart city. Karena smart city bukan hanya tentang banyaknya platform digital atau platform aplikasi yang digunakan atau tentang ketersediaan infrastruktur teknologi informasi.
“Semua kota bisa dikategorikan smart city apabila kota tersebut dapat dan mampu mendayagunakan data serta teknologi digital untuk membuat kebijakan dengan lebih baik dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Manfaat dari pendayagunaan data dan teknologi digital dalam implementasi smart city juga meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam birokrasi pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Johnny G. Plate, gerakan menuju smart city merupakan upaya untuk menumbuhkan lebih banyak lagi kota-kota cerdas di Indonesia. Melalui program ini dilakukan pendampingan intensif smart city terhadap 25 kabupaten dan kota di 2017, 50 kabupaten dan kota di 2018, 25 kabupaten dan kota di 2019, dan 48 kabupaten dan kota di 2021 yang lalu.
Secara khusus terangnya, untuk 2021 terdapat 7 kabupaten/kota yang mendapatkan pengulangan pendampingan dari tahun sebelumnya. Dengan demikian terdapat total 141 kabupaten/kota dari 514 kabupaten/kota di Indonesia yang tergabung dalam gerakan menuju smart city sampai 2021.
“Untuk 2022 akan dilakukan pendampingan penyusunan master plan smart city bagi 50 kabupaten dan kota terpilih. Dengan penambahan tersebut, maka tahun ini sebanyak 191 kabupaten/kota menuju gerakan smart city Indonesia,” ucap Menteri Kominfo.
Wali Kota Bukittinggi, melalui Asisten III Setdako bersama Kepala Dinas Komifo, Erwin Umar, mengucapkan terima kasih pada Kementerian Kominfo yang telah mempercayakan Bukittinggi sebagai satu dari 50 kabupaten kota se Indonesia untuk mendapat pendampingan penyusunan master plan smart city.
Program ini tentunya hadir untuk memberi pendampingan dan asistensi, sehingga kepala daerah bisa mendapatkan input formulasi kebijakan dalam rencana induk smart city yang tepat dan yang akurat.
“Alhamdulillah Pemko Bukittinggi akan mendapat pendampingan dari Kementerian kominfo terhadap pengembangan 6 pilar utama smart city, yakni smart government, smart people, smart mobility, smart living, smart economy dan smart environment,” ujar Erwin Umar.
Melalui pendampingan ini ulasnya, ke depan Bukittinggi dapat menerapkan gerakan menuju smart city secara terpadu dalam rangka meningkatkan kemudahan pelayanan publik. (*/red).
