SIBERUT SELATAN, ONtime.ID — Pembangunan tower induk pemancar sinyal di Desa Muntai, Kecamatan Siberut Selatan, Kabupaten Kepulauan Mentawai, mulai menuai pertanyaan serius dari masyarakat.
Proyek yang dibangun dengan tujuan memperkuat jaringan komunikasi tersebut diduga menggunakan pasir lokal atau pasir laut sebagai material pembangunan. Persoalan semakin menjadi sorotan karena masyarakat yang berada di sekitar lokasi, termasuk warga yang berada di bawah atau berdekatan dengan struktur tower, disebut tidak mendapatkan koordinasi dan penjelasan yang memadai.
Pertanyaannya sederhana: siapa yang bertanggung jawab jika kemudian terjadi persoalan terhadap konstruksi tower tersebut?
Masyarakat tentu mendukung pembangunan jaringan telekomunikasi. Namun dukungan terhadap pembangunan bukan berarti masyarakat harus menutup mata terhadap kualitas pekerjaan dan keselamatan lingkungan sekitar.
Penggunaan pasir laut dalam konstruksi bukan perkara sepele. Material yang digunakan dalam pembangunan struktur harus sesuai dengan perencanaan teknis dan spesifikasi yang ditetapkan. Karena itu, pihak pelaksana wajib mampu menjelaskan secara terbuka jenis pasir yang digunakan, dari mana sumbernya, serta apakah material tersebut telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi standar teknis.
Jangan sampai karena mengejar cepat selesai, kualitas konstruksi justru menjadi nomor dua.
Lebih mengherankan lagi, pembangunan tower yang berdiri di tengah atau berdekatan dengan aktivitas masyarakat justru diduga berjalan tanpa koordinasi yang jelas dengan warga sekitar.
Padahal, masyarakat yang berada di sekitar tower merupakan pihak yang paling dekat dengan potensi risiko apabila terjadi kegagalan struktur, kerusakan konstruksi, maupun kejadian lain yang tidak diinginkan.
Lantas, mengapa masyarakat tidak diberikan penjelasan sejak awal?
Apakah sudah ada sosialisasi?
Apakah sudah ada pemeriksaan teknis terhadap material?
Apakah pondasi dan struktur tower telah diawasi oleh tenaga teknis yang berkompeten?
Dan siapa yang akan bertanggung jawab apabila terjadi kerusakan atau insiden terhadap tower tersebut?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut layak dijawab secara terbuka oleh pihak pelaksana maupun instansi yang berwenang.
Jangan Jadikan Masyarakat Sekadar Penonton
Masyarakat Desa Muntai bukan menolak pembangunan. Justru masyarakat membutuhkan jaringan komunikasi yang baik. Namun pembangunan yang membawa nama kepentingan publik seharusnya juga melibatkan masyarakat secara transparan.
Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton ketika pembangunan berlangsung, tetapi baru dicari ketika proyek sudah selesai.
Pemerintah desa dan instansi terkait juga diminta tidak tinggal diam. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur publik harus dilakukan secara serius, terlebih jika lokasinya berada dekat dengan masyarakat.
Jika benar seluruh material dan proses pembangunan telah sesuai standar, pihak terkait seharusnya tidak keberatan memberikan penjelasan kepada publik.
Sebaliknya, jika ditemukan adanya material yang tidak sesuai spesifikasi, prosedur pembangunan yang tidak terpenuhi, atau persoalan administrasi dan koordinasi, maka harus dilakukan pemeriksaan dan evaluasi.
Publik tidak membutuhkan jawaban normatif. Publik membutuhkan kejelasan dan bukti bahwa pembangunan tower tersebut benar-benar aman dan dikerjakan sesuai aturan.
Hingga berita ini diterbitkan, pihak pelaksana pembangunan maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi mengenai dugaan penggunaan pasir lokal/pasir laut serta persoalan minimnya koordinasi dengan masyarakat sekitar.
Kini masyarakat menunggu keterbukaan dari pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Sebab, pembangunan untuk masyarakat tidak boleh dilakukan dengan mengabaikan masyarakat. Dan keselamatan warga tidak boleh dipertaruhkan hanya demi mengejar penyelesaian sebuah proyek.(Fais)
