PADANG, ONtime.ID — Wakil Ketua DPRD Sumatera Barat, Evi Yandri Rajo Budiman, membuka kemungkinan dilakukannya seleksi ulang Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat Sumbar menyusul mencuatnya dugaan kecurangan dalam proses seleksi yang belakangan viral di media sosial.
Pernyataan itu disampaikan Evi Yandri sebagai respons atas polemik yang menyeret panitia seleksi dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Sumbar terkait dugaan praktik tidak objektif dalam penentuan peserta yang lolos.
“Jika pansel atau Kesbangpol tidak bisa memberikan penjelasan yang objektif, saya minta agar dilakukan seleksi ulang dengan panitia seleksi yang baru, yang lebih transparan dan objektif,” tegas Evi Yandri, Sabtu (16/5/2026).
Politisi Partai Gerindra itu menilai polemik tersebut tidak boleh dibiarkan berlarut tanpa penjelasan yang terang kepada publik. Menurutnya, DPRD Sumbar siap memfasilitasi pertemuan seluruh pihak terkait guna membuka persoalan secara terbuka dan menghindari berkembangnya asumsi liar di tengah masyarakat.
Ia bahkan membuka opsi menghadirkan langsung siswa yang merasa dirugikan dalam proses seleksi tersebut agar semua pihak dapat memberikan keterangan secara langsung dalam forum resmi.
“Siswa yang bersangkutan juga bisa dihadirkan agar semua permasalahan bisa dijernihkan dalam satu pertemuan,” katanya.
Melalui forum tersebut, Evi berharap panitia seleksi dapat menyampaikan penjelasan secara transparan, objektif, dan dapat diterima oleh semua pihak sehingga polemik tidak terus menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap proses seleksi Paskibraka.
Menurutnya, Paskibraka bukan sekadar kegiatan seremonial pengibaran bendera, tetapi simbol pembinaan karakter generasi muda yang menjunjung tinggi disiplin, integritas, dan keteladanan.
Karena itu, ia mengingatkan agar proses seleksi tidak dicederai praktik-praktik yang berpotensi merusak kepercayaan masyarakat, termasuk dugaan adanya “orang dalam” atau titipan dalam penentuan peserta yang lolos.
“Tidak boleh ada ordal (orang dalam), semuanya harus berbasis kemampuan,” tegas Evi.
Ia juga menekankan bahwa seleksi Paskibraka harus menjadi ruang kompetisi yang sehat bagi pelajar berprestasi di Sumatera Barat, sehingga setiap peserta mendapatkan kesempatan yang sama berdasarkan kemampuan dan hasil seleksi yang murni.
Kasus dugaan kecurangan seleksi Paskibraka Sumbar sendiri kini menjadi perhatian publik setelah sejumlah informasi dan keluhan peserta ramai diperbincangkan di media sosial. Hingga kini, pihak panitia seleksi maupun Kesbangpol Sumbar belum memberikan penjelasan rinci terkait tudingan yang berkembang. (*)
