PADANG, ONtime.ID — DPRD Sumatera Barat menyoroti mencuatnya isu sosial yang belakangan ramai diperbincangkan publik, termasuk dugaan kemunculannya di lingkungan kampus Universitas Negeri Padang.
Perkembangan ini dinilai perlu disikapi secara serius karena berkaitan dengan nilai sosial, adat, dan budaya masyarakat Minangkabau.
Wakil Ketua DPRD Sumbar, Nanda Satria, mengatakan fenomena tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengaruh globalisasi dan derasnya arus informasi yang semakin terbuka di tengah masyarakat.
Menurutnya, Sumatera Barat memiliki karakteristik sosial yang kuat dengan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK), sehingga setiap dinamika sosial harus disikapi dengan kehati-hatian dan tetap berpijak pada nilai-nilai lokal.
[irp posts=”35370″ ]
“Perkembangan sosial harus dilihat secara utuh, tetapi tetap mengedepankan nilai adat dan norma yang berlaku di masyarakat,” ujarnya, Senin (6/4).
Dari sisi regulasi, Nanda mengungkapkan bahwa hingga saat ini belum terdapat Peraturan Daerah (Perda) di Sumatera Barat yang secara khusus mengatur isu tersebut. Meski begitu, ia menilai sejumlah aturan yang sudah ada masih dapat dijadikan dasar untuk menjaga ketertiban umum dan norma sosial.
“Perda khusus belum ada. Kami sedang mencari landasan hukum yang tepat, karena setiap regulasi daerah harus selaras dengan undang-undang di tingkat pusat,” jelasnya.
Ia menegaskan, proses penyusunan kebijakan tidak bisa dilakukan secara tergesa-gesa. DPRD membutuhkan kajian mendalam serta masukan dari berbagai pihak, mulai dari tim ahli, akademisi, tokoh adat, hingga masyarakat luas, agar kebijakan yang dihasilkan memiliki dasar hukum kuat dan tidak menimbulkan persoalan baru.
[irp posts=”35366″ ]
Selain pendekatan regulasi, DPRD juga menilai pentingnya langkah edukatif sebagai upaya jangka panjang. Peran keluarga, lembaga pendidikan, serta tokoh adat dan agama dinilai sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai sosial di tengah masyarakat.
Ke depan, DPRD Sumbar membuka ruang untuk merumuskan kebijakan yang lebih konkret melalui kombinasi penguatan regulasi dan kolaborasi lintas sektor.
“Yang terpenting adalah bagaimana nilai adat dan norma tetap terjaga, serta setiap persoalan sosial disikapi secara bijak dan terukur,” tegas Nanda. (*)
