SUMBAR, ONTIME.ID–Reses masa sidang kedua Tahun 2022/2023, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menghimpun sebanyak 2.237 aspirasi dari masyarakat delapan daerah pemilihan (dapil).
Ketua DPRD Sumbar Supardi mengatakan, reses merupakan salah satu instrumen penting bagi anggota DPRD untuk mengimplementasikan sumpah dan janji dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat yang diwakili.
Hasil reses 65 anggota DPRD Sumbar menjadi bahan yang digunakan untuk menyusun pokok-pokok pikiran anggota DPRD, untuk menjadi telaahan bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Dari kunjungan reses saat bertemu langsung dengan masyarakat di daerah pemilihan, banyak aspirasi yang dihimpun, dan menjadi kewajiban bagi anggota DPRD untuk diperjuangkan sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen,” katanya.
Adapun reses masa sidang kedua Tahun 2022/2023, agenda ini telah dilaksanakan anggota DPRD Sumbar dari tanggal 1 sampai 8 Maret 2023. Khusus bagi Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil VIII (Kabupaten Pesisir Selatan dan Kabupaten Mentawai), kegiatan dilaksanakan dari tanggal 1 sampai 11 Maret 2023.
Sesuai jadwal kegiatan ini, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat telah turun ke daerah pemilihan masing-masing untuk bertemu dengan masyarakat dalam rangka menjemput dan menampung aspirasi dari masyarakat yang diwakili.
Di daerah pemilihan Sumbar I, anggota DPRD Sumbar menampung sebanyak 380 aspirasi, di daerah pemilihan Sumbar II ditampung sebanyak 235 aspirasi, di daerah pemilihan Sumbar III sebanyak 260 aspirasi, di daerah pemilihan Sumbar IV sebanyak 310 aspirasi, di daerah pemilihan Sumbar V sebanyak 221 aspirasi, di daerah pemilihan Sumbar VI sebanyak 395 aspirasi, di daerah pemilihan Sumbar VII sebanyak 260 aspirasi, dan di daerah pemilihan Sumbar VIII sebanyak 176 aspirasi. Total dihimpun sebanyak 2.237 aspirasi.
Supardi mengatakan, dari ribuan aspirasi yang ditampung, secara umum permintaan kegiatan pembangunan daerah yang disampaikan masyarakat mencakup di bidang infrastruktur, pertanian, peternakan, pendidikan dan sektor lainnya.
Ia menuturkan, persoalan infrastruktur jadi salah satu keluhan yang banyak disampaikan masyarakat, yang mesti mendapat perhatian dari pemerintah daerah. Permasalahan infrastruktur yang disampaikan masyarakat saat reses dewan mencakup sejumlah hal, diantaranya penunjang produksi pertanian dan jalan akses masyarakat. Begitupun terkait kebutuhan infrastruktur publik.
Berangkat dari fakta yang ditemui oleh anggota dewan saat reses ini, lanjut Supardi, perlu dilakukan pembahasan bersama antara DPRD dan Pemprov Sumbar.
Sehubungan dengan ini, DPRD Sumbar telah menyampaikan, dan menyerahkan secara resmi hasil kunjungan ke daerah pemilihan selama masa istirahat bersidang (reses) kepada gubenur dalam rapat paripurna yang digelar, Jumat (28/4).
“Hasil reses disampaikan langsung kepada gubernur dalam rapat paripurna agar masyarakat mengetahui bahwa aspirasi mereka telah diperjuangkan untuk masuk ke dalam program pembangunan daerah,” tukasnya. (vand)
