Kab. Pasaman

IETPD Pasaman Tembus 96 Persen, PAD Melonjak Jadi Rp110 Miliar

30
×

IETPD Pasaman Tembus 96 Persen, PAD Melonjak Jadi Rp110 Miliar

Sebarkan artikel ini
Pasaman
IETPD Pasaman Tembus 96 Persen, PAD Melonjak Jadi Rp110 Miliar

PASAMAN, ONtime.ID – Kabupaten Pasaman mencatat kemajuan signifikan dalam digitalisasi transaksi keuangan daerah. Berdasarkan evaluasi Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) 2025, skor Pasaman meningkat dari 85,1 persen pada 2024 menjadi 96 persen pada 2025. Capaian ini menempatkan Pasaman sebagai daerah dengan peningkatan tertinggi di Sumatera Barat.

Di balik capaian tersebut, digitalisasi mulai menunjukkan kontribusi nyata terhadap penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Realisasi PAD Pasaman meningkat dari Rp84,54 miliar pada 2023 menjadi Rp89,93 miliar pada 2024, kemudian melonjak hingga Rp110,03 miliar pada 2025.

Peningkatan ini memperlihatkan bahwa perluasan transaksi elektronik berpotensi memperkuat penerimaan daerah sekaligus mendorong tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

Pada ajang Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2025, peringkat Pasaman di tingkat nasional juga meningkat tajam, dari posisi 47 menjadi 21. Sementara itu, Sumatera Barat mampu mempertahankan peringkat kedelapan nasional.

Sejumlah daerah lain di Sumatera Barat turut mencatat kemajuan, di antaranya Kota Payakumbuh yang menempati peringkat pertama nasional dan Kabupaten Sijunjung yang naik dari posisi 73 ke posisi 23.

Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Barat, Sudarta, mengapresiasi langkah Pemerintah Kabupaten Pasaman dalam mempercepat digitalisasi transaksi keuangan daerah.

Menurutnya, digitalisasi tidak hanya meningkatkan efisiensi pelayanan, tetapi juga memperkuat transparansi dan optimalisasi penerimaan daerah. Hal itu tercermin dari tren pertumbuhan PAD Pasaman dalam tiga tahun terakhir.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudarta saat menghadiri High Level Meeting (HLM) TP2DD di Balerong Pusako Anak Nagari, Rumah Dinas Bupati Pasaman, Kamis (18/6/2026).

Transaksi Pajak Digital Melonjak Hampir Tiga Kali Lipat

Data yang disampaikan menunjukkan transaksi pajak daerah melalui kanal digital meningkat dari Rp8,28 miliar pada 2023 menjadi Rp23,12 miliar pada 2025. Sebaliknya, transaksi melalui kanal konvensional relatif stagnan, berkisar Rp1 miliar hingga Rp1,4 miliar.

Perubahan tersebut mengindikasikan semakin luasnya pemanfaatan pembayaran elektronik dalam pemenuhan kewajiban pajak daerah.

Sementara itu, transaksi digital pada sektor retribusi daerah juga mengalami lonjakan. Nilainya meningkat dari Rp791 juta pada 2023 menjadi Rp61,01 miliar pada 2024, sebelum tercatat sebesar Rp44,61 miliar pada 2025.

Meski masih berada pada angka yang tinggi, penurunan transaksi digital retribusi pada 2025 dibandingkan tahun sebelumnya perlu dicermati lebih lanjut. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui faktor penyebabnya, termasuk perubahan volume transaksi, cakupan layanan, maupun mekanisme pencatatan penerimaan.

Selain itu, transaksi retribusi melalui kanal konvensional masih mencapai Rp22,76 miliar pada 2025. Angka ini menunjukkan bahwa ruang untuk memperluas penggunaan pembayaran digital pada layanan publik masih terbuka lebar.

Bupati: Transaksi Harus Tercatat dan Terpantau

Bupati Pasaman, Welly Suhery, menegaskan bahwa digitalisasi transaksi pemerintah daerah merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola keuangan yang modern, transparan, dan akuntabel.

“Setiap transaksi harus tercatat, terukur, dan dapat dipantau secara real time. Digitalisasi menjadi instrumen penting untuk menutup potensi kebocoran pendapatan daerah sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

Pemerintah Kabupaten Pasaman terus memperluas penggunaan pembayaran elektronik, termasuk untuk Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2). Upaya tersebut diharapkan memudahkan masyarakat memenuhi kewajiban perpajakan sekaligus memperkuat pengawasan terhadap penerimaan daerah.

Dengan skor IETPD mencapai 96 persen dan realisasi PAD sebesar Rp110,03 miliar pada 2025, Pasaman menunjukkan kemajuan dalam transformasi digital keuangan daerah.

Namun, capaian tersebut tetap perlu diikuti konsistensi implementasi, perluasan kanal pembayaran digital, serta evaluasi berkala terhadap penerimaan pajak dan retribusi.

Keberhasilan digitalisasi pada akhirnya tidak cukup diukur dari tingginya skor indeks atau besarnya nilai transaksi elektronik. Ukuran penting lainnya adalah sejauh mana sistem tersebut mampu meningkatkan penerimaan bersih daerah, menekan potensi kebocoran, memperbaiki kualitas pelayanan, dan memastikan setiap rupiah pendapatan dikelola secara bertanggung jawab. (agus)